SULUHRIAU, Pekanbaru- Adanya sejumlah kondisi ruas jalan nasional di Riau yang rusak dan memprihatinkan, mendapat perhatian dari Anggota DPRD Riau.

Seperti kondisi Jalan Nasional mulai dari Wilayah Kampar Kiri (Lipat Kain) hingga masuk ke Taluk Kuantan, Kuantan Singingi (Kuansing) jalan banyak berlobang dan tambal sulam yang membuat kondisi jalan tidak mulus.

Hal itu dirasakan sendiri oleh Anggota Komisi IV DPRD Riau yang merupakan dapil Kuansing-Inhu Mardianto Manan. "Ya, memang saya sering bolak-balik ke Kuansing saya rasakan kondisi jalan tersebut dari Lipat Kain Kampar hingga simpang akan menuju ke arah Lubuk Jambi Kuansing," ujar Mardianto Senin, (25/1/2021).

Politisi PAN ini mengatakan, sebaiknya mengingat ini jalan nasional, jika dana APBN tidak mampu untuk membangunnya, maka menurut Mardianto kalau ini mustahak, maka perlu koordinasi dengan baik ke daerah, sehingga pihak pemerintah dan stake holder daerah juga tahu kendalanya.

"Memang daerah tidak bisa menganggarkan untuk jalan nasional, paling tidak dengan komunikasi yang baik, kendala-kendala itu dapat diketahui," katanya.

Ia menyayang adanya kesan selama ini pihak Balai yang mewakili pusat kurang gerak cepat terhadap jalan nasional di Riau ini.

"Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau harus serius menangani jalan nasional di Riau. Kalau misalnya Kepala Balai tidak mampu maka pihak pusat hendaknya memberhantikan dan ganti saja dengan orang yang dinilai mampu," katanya.

Selaku anggota DPRD Riau yang membidangi infrastruktur, tak menampik perlu wacana untuk memanggil Kepala  Balai, dengan harapan dari komunikasi itu dapat solusi agar jalan nasional di daerah ini bisa diperhatikan.

"Sebatas untuk sharing apalagi ada keluhan masyarakat terhadap jalan nasional, bisa saja kita hearing dengan pihak Balai, keputusan pembangunan tetap Balai, dan itu bukan intervensi dan tentu ini juga perlu dibahas di internal komisi," katanya.

Mardianto mengakui bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan, ada hirarki, kalau jalan kabupaten/kota itu tanggung jawab daerah kabupaten/kota, kalau jalan provinsi tanggungjawab provinsi dan jalan nasional dan tanggungjawab nasional dan diwakili Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau. (sr1)