SULUHRIAU, Pekanbaru- Menjamurnya pasar kaget di lingkungan masyarakat beberapa tahu belakangan ini, perlu betul-betul dicermati pihak Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait.

Sebab, kehadiran pasar ini sejatinya untuk memudahkan masyarakat membeli sembako, justru 'kebablasan' karena di sisi lain ada hak masyarakat umum terbaikan atas kehadiran pasar kaget ini.

Hal itu dikatakan anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi Selasa, (1/9/2020) diminta tanggapanya mengapa bisa pasar illegal itu menjamur.

Ia mencontohkan yang terjadi di wilayah Kelurahan Rejosari dan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya, yang memprotes kehadiran pasar kaget, yang mereka nilai aktivitas pasar itu megganggu ketertiban umum, bahkan menghalang aktivitas lalu lintas dan usaha orang lain karena operasi pasar yang kurang dilakukan pengawasan.

Ia menambahkan, seperti di Rajosari dan Bambu Kuning itu, yang akhirnya persoalannya diselesaikan di DPRD dalam hal ini Komisi II, karena pemko dalam hal ini katanya belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Khusus pasar kaget di wilayah itu, awalnya ekses dari pasar Sail dikelola Pemko Pekanbaru sempat ditutup karena dampak Covid-19. Saat pasar ditutup, maka pedagang membuka pasar kaget. Sayangnya, Disperindag dalam hal ini tidak melakukan pengawasan dan menertibkan dari awal bersama pihak Satpol PP dan terkait lainnya, sehingga masalahnya makin melebar.

"Mestinya ini dikontrol, kan tidak ada izin, sehingga bisa cepat ditertibkan," kata Sabarudi.

Menurut Sabarudi, masalah pasar kaget bukan hanya di wilayah Tenayan itu saja. Saat ini setiap wilayah kecamatan ada pasar kaget.

"Ini kita pertanyakan ke pihak terkait, dalam hal ini Disperindag bagaimana pengawasannya. Jangan sampai ada 'permainan' sehingga penyebab pasar kaget ini terus menjamur dan kebablasan," pungkas politisi PKS ini. (sr1)