SULUHRIAU, Meranti- Memasuki musim kemarau saat ini pihak Polres dan Pemda Meranti bersama TNI dan pihak terkait mulai bersiap mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut), dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama TNI, Dinas, Badan dan Instansi terkait, Rakor dipimpin langsung oleh Kapolres Meranti AKBP.
Taufik Lukman bersama Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto SE, MM, bertempat di Aula Mapolres Kepulauan Meranti, Selasa, (7/6/2020).
Turut hadir dalam Rakor, Kadiskes Meranti dr. Misri Hasanto, Kasatpol PP. Meranti Helfandi SE M.Si, Kepala BPBD Meranti Drs. Idris Sudin, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Agusyanto S.Sos M.Si, Kadis Perikanan Meranti Heldi SE, Direktur RSUD Meranti dr. Ria, Kabag Humas dan Protokol Meranti Rudi MH, Kabid Perhubungan Azwan, Danramil Lakatang, Perwakilan Posal Selatpanjang, Jajaran Polres Meranti, Para Camat Se-Kabupaten Meranti.
Seperti diketahui, mulai Juli ini sudah memasuki musim kemarau dan sesuai pengalaman pada musim kemarau potensi terjadinya Karlahut sangat tinggi, untuk itu diperlukan sosialisasi ditengah masyarakat agar turut menjaga hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran karena dari hasil evaluasi lebih 90 persen penyebab kebakaran adalah akibat ulah manusia baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan yang tak kalah penting kesiapan dari Satgas mulai dari personil serta peralatan pendukung jika terjadi Karlahut.
Seperti disampaikan Kapolres Meranti, ada beberapa stressing yang harus menjadi perhatian dalam mengantisipasi Karlahut diwilayah Kepulauan Meranti, pertama pastikan sumber air seperti Embung dan Kanal Blocking berfungsi dengan baik.
"Karena untuk pengendalian terjadinya kebakaran ketersediaan air sangat penting, untuk itu saya harap Kecamatan dan Desa pastikan Embung dan Kanal Blocking memiliki air," ujar Kapolres.
Meski Kecamatan dan Desa diharapkan dapat mempersiapkan upaya penanggulangan jika terjadi Karlahut namun Kapolres Taufik mengingatkan, semua pihak tetap fokus pada upaya pencegahan karena dinilai lebih efektif, efisien, sebab jika terjadi kebakaran yang luas apalagi dilahan Gambut akan sulit untuk melakukan pemadaman.
Untuk itu Kapores meminta kepada Kecamatan, Desa dan Polsek serta Aparat TNI dan semua pihak terkait untuk mengaktifkan kembali Posko Karlahut diwilayahnya masing-masing begitu juga dengan masyarakat peduli Api. Selain itu mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Kemudian dikatakan Kapolres dalam penanggulangan Karlahut saat ini sedikit lebih berat karena dihadapkan dengan Pandemi Virus Corona, jadi tidak hanya penanganan Karhutla tetapi juga harus fokus pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Kapolres juga menyarankan dititik stratgis rawan Karlahut dibentuk Kampung Tanggung Nusantara untuk mengencarkan sosialisasi pencegahan Karlahut sekaligus mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Virus Covid-19.
Menurut Kapolres disitulah diperlukan peran dari Aparatur Kecamatan dan Desa, Polisi/TNI untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi ditengah masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya kebakatan hutan dan lahan. Dan dengan adanya Posko atau Kampung tangguh ini akan lebih meningkatkan pengawasan dan penanganan cepat jika terjadi Karlahut.
Namun dari pengakuan pihak BPBD Meranti dan Kecamatan dalam menangani Karlahut pihaknya masih dihadapkan pada kendala terutama masalah anggaran yang belum tersedia, begitu juga Embung atau sumber air dilokasi potensial terjadinya Karlahut. Karena seperti diketahui disaat musim kemarau hampir diseluruh wilayah hutan di Meranti mengalami kekeringan satu-satunya sumber air adalah berasal dari laut yang membutuhkan pompa dan selang yang cukup panjang kondisi ini semakin diperparah dengan tidak tersedianya jaringan listrik.
Menyikapi hal itu khusus masalah anggaran seperti dikatakan Sekda Meranti Bambang Supriyanto, akan mengupayakan bagaimana anggaran penanggulangan Karlahut dapat segera dicairkan namun semua tergantung dari ketersediaan anggaran di kas daerah yang diperuntukan untuk penanganan Karlahut. Sekda juga meminta kepada semua pihak mulai dari BPBD, Kecamatan, Desa, Kepolisian dan TNI, masyarakat serta instansi terkait lainnya dapat meningkatkan sinergitas untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya Karlahut ditengah Pandemi Covid-19 saat ini.
"Karena tanpa sinergitas dan kerjasama dari semua pihak upaya antisipasi dan oenangguoangan Karlahut diwilayah Kepulauan Meranti akan sulit dilakukan," pungkas Sekda. (rls)
