SULUHRIAU, Pekanbaru- Kekurangan gizi mengancam masyarakat selama wabah covid 19 sehungungan dengan menurunnya daya beli masyarakat.

Pemerintah terus berupaya mencegah stunting atau kekurangan gizi di kalangan masyarakat dengan memeriksa kesehatan, kerja sama multipihak dibutuhkan dalam merespon permasalahan gizi masyarakat selama pandemi Covid-19, tujuannya adalah memperkuat kapasitas sistem kesehatan dan ketahanan pangan serta gizi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Pungkas Bahjuri Ali.

Pungkas mencontohkan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan,  ketahanan pangan dan gizi menjadi hal yang paralel dengan kesehatan dalam hal ini pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah, antara lain rapid assessment dampak covid-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi, memastikan gizi masuk ke dalam perencanaan darurat sampai di tingkat daerah dan mengutamakan kelompok rentan.

Sehingga penting untuk memperhatikan protokol penyiapan pangan dalam kondisi darurat.

Pungkas menyebut semuanya membutuhkan kerja sama sektor lain, seperti organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan lain sebagainya.

Pungkas Bahjuri Ali juga menilai sudah banyak masyarakat yang bergerak di level bawah.

Saat ini akademisi dapat terlibat dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti sementara dunia usaha mendukung perkembangan UKM dalam mengembangkan pangan lokal, memberikan paket makanan dengan meminimalisasi adanya konflik kepentingan dan mencegah terjadinya lonjakan harga pangan. (slt)