SULUHRIAU- Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni meminta kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan cara tatap muka di sekolah selama pandemi Covid-19 ditunda secara nasional.

Ali juga meminta panduan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait KBM di masa pandemi Covid-19 perlu ditinjau kembali.

Sebab, dalam aturan itu dinyatakan hanya daerah dengan zona hijau yang diperbolehkan melaksanakan belajar tatap muka, yaitu 6 persen atau sekitar 85 kab/kota zona hijau se-Indonesia.

"Sebaiknya dilakukan penundaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah secara nasional apabila saat ini hanya ada enam persen saja sekolah yang berada di zona hijau. Kebijakan ini akan membuat masyarakat gusar dan bertanya-tanya mengenai jaminan keamanan jangka panjang bagi siswa dan guru," ucap Ali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2020) dilansir dari JPNN.com.

Ali juga berpendapat masih banyak yang harus diatur secara rinci apabila KBM tatap muka akan dilakukan, di antaranya terkait koordinasi dan sosialisai Kemendikbud kepada pemda yang berada di zona hijau apakah sudah maksimal?

"Jangan sampai kebijakan itu menimbulkan kepanikan atas ketidaksiapan orang tua murid," katanya.

Persoalan urgen lain yang harus diperhatikan adalah soal anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan KBM tatap muka ini. Apakah Pemda sudah merancang kesiapan anggaran untuk memfasilitasi?

Mengacu data panduan Kemendikbud, di mana hanya 6 persen wilayah di Indonesia atau sekitar 85 kabupaten/kota yang dinyatakan dalam zona hijau, Ali mempertanyakan bagaimana dengan 94 persen atau 492 kabupaten/kota lainnya yang masih kuning, oranye, merah?

"Jika pemerintah hanya memperhatikan kondisi belajar bagi zona yang aman, padahal hanya sedikit dari sekian banyak sekolah yang tak membuka aktivitas belajar tatap muka, lantas bagaimana nasib belajar siswa yang daerahnya masih dalam kawasan zona awas?" sambung politikus Gerindra ini.

Selain itu, katanya, sekolah-sekolah yang beradada di zona hijau juga belum tentu siap untuk melaksanakan KBM tatap muka. Terlebih sekolah-sekolah di zona hijau rata-rata bukan di daerah perkotaan, artinya sekolah itu bahkan tidak memiliki sarana dan akses kesehatan yang memadai.

Legislator asal Banten ini mengatakan, penundaan bisa dilakukan dengan catatan Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring yang sudah berjalan selama ini. Kemudian lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Hal lainnya, pemerataan akses teknologi PJJ yang tidak sama antardaerah juga harus dicarikan jalan keluarnya. Di Lebak Selatan, Banten, misalnya, untuk akses internet bagi pelajar masih sangat sulit.

"Siswa kurang mampu harus diberikan kuota/paket data agar tetap ikut KBM secara daring, dan materi pembelajaran lebih dirancang dengan efektif dan tidak membebani siswa," pinta Ali.

Dia menambahkan, jika mayoritas sekolah memang belum siap melaksanakan KBM tatap muka di sekolah, sebaiknya ditunda seluruhnya sampai akhir 2020 ini.

Hal itu menurutnya akan lebih baik dan dapat diterima oleh siswa maupun orang tua.

"Dengan cacatan Kemendikbud harus me-review sistem pembelajaran daring dan PJJ yang telah berjalan selama ini, disempurnakan serta tidak membebani siswa dan orang tua didik," tandasnya. (***)

Editor: Jandri