SULUHRIAU, Meranti- Para petani di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur mengeluh, pembangunan sarana Dam Parit dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti tidak bisa dimanfaatkan dan bahkan rusak dengan kondisi pecah-pecah.
Informasi yang dihimpun, proyek pembangunan pihak DPPKP Meranti ini dibangun dari sumber dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pertanian tahun 2019 dengan biaya lebih kurang sebesar Rp190 juta, yang dilaksanakan Kelompok Tani (Poktan) Bina Listari Lukun Sejahtera.
yang diketuai terkesan tidak bisa dipungsikan,Jumat 12/06/2020.
Salah seorang petani, Anuar Ibrahim (60) Jumat (12/6/2020) mengatakan, sejak pembangunan Dam Parit yang sejatinya berfungsi menahan air asin agar tidak masuk ke lahan petani, nanmun tidak berfungsi dan kondisinya pecah-pecah, sehingga air asin terus mengalir ke lahan petani.
"Parahnya lagi, air asin yang masuk ke lahan petani terhalang keluar, sehingga para petani tidak bisa menanam padi dan tanaman lainya," Jelas Anuar saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Selatpanjang, Jumat.
Tambah Anuar dan para petani lainya, pada saat pembangunan, mereka juga tidak ada koordinasi sama para petani.
"Jika mereka bilang titik kordinat yang mereka bangun itu atas permintaan petani itu tidak benar, mereka tidak ada memberitahu atau minta ditunjukan sama petani," ujar Anuar.
Ketua Gapotan Junaidi menyayangkan, bahwa batuan dam parit tersebut sebelumya atas usulan Gapoktan ke dinas sesuai dengan permintaan para petani.
"Sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan karena pembangunan Dam Patit itu bukan kelompok Tani (Poktan) binaan dibetuk Musri alias pak Lek yang tergabung didalam Gapoktan kita, melainkan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh kelompok Tani (Poktan) Bina Listari Lukun Sejahtera yang di bentuk oleh Kepala Sesa diketuai Azuar untuk melakukan perkerjaan. Maka dari itu, Ketika mereka meminta tanda tangan Gapoktan tidak saya tandatangani,"jelas Junaidi.
Dikatakan, awalnya kata Junaidi, selaku ketua gapoktan yang mengusul ke dinas memita bantuan dam parit itu sesuai dengan pemintaan para petani, setelah mendapat bantuan pembangunan dam parit sebagai Ketua Gapoktan dan poktan yang ia bentuk juga tidak dilibatkan.
"Hal ini sudah saya sampaikan kepihak Dinas, dan pihak dinas dalam waktu dekat ini mau turun kelokasi untuk mengecek lansung,"tuturnya.
Atas permasalahan itu Herman salah seorang tokoh masyarakat Desa Lukun juga mengaku kesal dan kecewa, bahkan ia maunduga dalam pembangunan tersebut konspirasi antara poktan dadadakan dengan kepala oknum desa setempat.
"Mengapa kepala desa bisa membentuk poktan secara dadakan, sementara poktan yang dibentuk oleh ketua Gapoktan itu sudah ada, maka dari itu sesuai dengan instruksi presiden setiap peroyek desa atau DDS /APBD diawasi masyarakat langsung untuk itu kita minta kepala dinas terkait maupun pihak penegak hukum mengusut tuntas permasalahan ini," tegas Herman.
Tambahnya lagi, pembangunan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan titik kordinat awal, mungkin itu seababnya pembangunan tidak bermanfaat bagi para petani. Malah para petani tidak bisa bercocoktanam karena air asin masuk ke lahan para petani.
"Pembangunan Dam parit yang dibangun kelompok tani itu juga jauh dari titik kordinat uang sebelumnya yang diusulkan, ada lebih kurang 1200 meter," ujar Herman.
Sedangkan menurut keterangan Arjuna selaku PPL ( petugas penyuluh pertanian) atau selaku pendamping kelompok pada saat itu ketika dihubungi media ini, mengatakan, ia hanya pengawas.
"Perkerjaan itu tidak ada masalah, perkerjaan sudah selesai dan sudah serah terima kepada poktan, seharusnya poktanlah yang memperbaiki, memang ada yang pecah sedikit dan itu karena tekanan air dan konisi tanah di lokasi juga tidak jauh dari pantai," kata Arjuna kepada media ini dikonfirmasin melalui telephon pribadinya, Jumat (12/6/2020).
Disingung mengenai mutu beton dan titik kordinat, ia mengaku tidak mengetahuinya, dan ia mengaku hanya pengawas dan memoto kegiatan untuk laporan keatasan saja.
"Saya hannya pengawas dan tidak tahu mengenai mutu beton, titik kordinat pembanguna tersebut pun sesuai dengan permintaan para petani dan sebelum pembangunan dilaksanakan kita sudah menanyakan kepada para petani, mengapa kita tidak konsultasi sama Gapotan didesa tersebut, pada saat itu gapotan tidak bisa dihubungi," katanya.
Sementara itu pihak DPPKP maupun poktan pelaksana serta kepala desa belum bisa diminta keterangan, hingga berita ini diterbitkan. (tmy)
