SULUHRIAU, Tanjungpinang-Kebijakan Plh Walikota Tanjungpinang Rahma dalam membagikan bantuan sembako untuk wartawan mendapat kritik dari salah satu organisasi wartawan tertentu.

Pasalnya, bantuan yang sejatinya meringankan beban semua insan pers di tengah dampak covid-19 ini, dianggap Sekretaris DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kepri hanya dapat dinikmati oleh 3 organisasi wartawan di Tanjungpinang.

Hal ini menurut Tengku Plh Walikota pilih kasih atau diskriminatif dalam memperhatikan nasib masyarakatnya.

Pasalnya, di Tanjungpinang tidak hanya ada 3 organisasi tempat bernaung wartawan. Sebagai pimpinan daerah katanya hendaknya lebih bijak dalam membagikan bantua tersebut, karena saat ini sebagian besar komponen warga terdampak cobid-19.
 
Apalagi, data-data wartawan dari organisasi yang tidak mendapat bantuan dari Plh Walikota itu, juga sudah disampaikan ke Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Fathir untuk disampaikan ke Pemko Tanjungpinang.

Tapi kata Tengku, saat pihak Ketua Komisi I DPRD menanyakan ke Plh Walikota dibilang belum terkonfirmasi Walikota. "Ini sangat mengecewakan, seharusnya tidak seperti ini, " ujar Tengku Azhar, di Selera, Komplek Bintan Center, Sabtu, (25/4/2020).

Tengku menambahkan, jika Plh Walikota mengatakan bahwa bantuan itu inisiatif pribadinya. Seharusnya Plh Walikota menjelaskan asal bantuan, apakah pribadi, dana APBD atau APBN atau donatur berbagai pihak.

"Kita pertanyakan dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah dalam penanganan dampak sosial melalui Bansos tersebut," kata Tengku.

Dia juga menegaskan, jika memang itu adalah inisiatif sendiri dan bantuan pribadi,  seyogianya jangan membwa-bawa nama pemeritah.

“TerserahPlh Walikota meminta bantuan atau mendapat bantuan dari para pengusaha ataupun swasta, namun kalau itu atas nama pribadi jangan bawa nama-nama pemerintah," katanya.

Ia juga meminta Plh Walikota harus bisa membedakan antara penyaluran bantuan pemerintah dengan bantuan swasta.

“Harus realisasikan secara merata,  adil dan transparan bantuan yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi ketentuan pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19," katamya.

Ia menegaskan juga, jangan mengatasi satu masalah menimbulkan masalah yang baru.

“Saya minta kepada Plh Walikota Tanjungpinang jangan mengotak-ngotakkan dan memberi batasan diantara wartawan di Tanjungpinang, apalagi membuat jurang pemisah di antara organisasi pers yang ada di Tanjungpinang.” tutupnya.

Sementara itu, hingga berita ini dirilis, Plt Walikota Tanjungpinang Rahma, dicoba dikonfirmasi ke kantor maupun di rumahnya selalu saja tidak ada di tempat, dan selalu banyak alasan yang di sampaikan oleh anak buahnya.

Laporan:  Jaka Syafriadi
Editor: Jandri