SULUHRIAU- Pers Indonesia telah sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupaka rumusan final yang di dalamnya terdapat demokrasi.

Dalam hal ini, Pers Indonesia merupakan salah satu pilar demokrasi. “Maka menurut ilmu logika, membangun dunia pers sama dengan membangun demokrasi. Membangun demokrasi sama dengan membangun negeri yang kita cintai,” ujar Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh saat memberikan sambutan dalam penutupan dan syukuran HPN 2020 di Gedung Mahligai Pancasila, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad (9/2/2020).

Atas dasar itu, ia pun sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa jurnalisme yang baik memerlukan adanya perlindungan atau proteksi terhadap ekosistem media dengan menerapkan industri pers yang sehat. “Memperjuangkan hak-hak, termasuk membangun ekosistem yang kondusif agar dunia media terus tumbuh berkembang pada hakikatnya bagian dari tugas negara. Tetapi memang sayangnya, terkadang tugas negara ini dialihkan pada dunia pers secara mandiri,” katanya.

M. Nuh pun mengamini bahwa tugas negara yang dilakukan insan pers secara mandiri menjadi hambatan. Namun demikian, hal ini tak menyurutkan insan pers untuk tetap menjaga marwahnya.

“Kita tidak ingin meminta-minta kebaikan siapapun. Karena derajat yang paling tinggi adalah memberi, baru turun menerima dan yang paling bawah adalah meminta. Apalagi meminta-minta,” ujarnya.
“Dunia pers tidak boleh meminta-minta. Tetapi kalau ada komponen bangsa ini yang enggak mau memberi, itu justru jauh lebih jelek. Kita menjaga marwah kita. Enggak ingin dunia pers begini-begini," tandasnya.

Sumber: rmol.id
Editor: Jandri