SULUHRIAU, Meranti- H Yulian Norwis yang sebelumnya menjabat Sekda Meranti dan kini duduk di eselon II sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sempat menjadi pembicaraan sejumlah kalangan.

Apalagi seperti diketahui Yulian akan maju sebagai bakal calon kandidat Pilkada Meranti 2020.

Sebagai Plh Sekda Meranti, Bupati Irwan menunjuk Bambang Supriyanto yang saat ini menjabat Kepala DPP KAD Pemkab Meranti. Bahkan, ada yang menganggap penempatan eselon II Pemkab Meranti baru lalu tanpa persetujuan Gubenur Riau.

Berbagai pandangan dan kritikan tersebut ditanggapi blak-blakan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Baharudin M, Pd.

Di temui di ruang kerjanya, Rabu (22/1/2020), Baharudin menjelaskan, penggantian Plh Sekda Meranti sudah meminta rekom dari  Gubernur Riau.

"Sebenarnya untuk menetapkan pejabat Plh itu memang kita sudah minta rekom dari pak Gubernur, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke pak Bupati," katanya. 

Dijelaskan, kalau menurut Permendagri Gubernur yang menetukan pejabat eselon ll yang baru ditunjuk sebagai pejabat Pelaksana Harian (Plh).

"Kita sudah koordinasi dengan PKD provissi dan Asisten 1 Gubernur Riau, Cuma kemaren dari hasil pertemuan kemaren oke-oke saja kalau kita di daerah yang mengusulkan pejabat dari daerah kita disini dan itu juga terjadi bukan di Pemkab Meranti saja,"  ujarnya.

Disinggung mengenai dugaan pelantikan lebih dulu dilakuan oleh bupati dari pada surat pengundurkan diri Yulian Norwis dari jabatan sekda definitif kemudian menggantikan Bambang Supriyanto sebagai plh Sekda serta kembali melantik Yulian Norwis sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Baharudin menjelaskan, jabatan diduduki Yulian Norwis adalah jabatan penghargaan dari bupati.

"Sebenarnya meposisikan pak Yulian Norwis menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan bisa dikatakan penghargaan dari pak Bupati, dan itu menjadi hak prerogatif Bupati. Kita dari PKD juga tidak bisa ikut campur karena kita cuma pelaksana saja. Kalau diambil dari sisi administrasi masih tergolong normal karena masih prosesnya pelantikan pada tanggal 7 Januari masih dalam rentang waktu di izinkan dalam aturan bawaslu," katanya.

"Mengenai tahapan penggantian sekda memang prosesnya seperti itu, harus ada Plh karena dia tidak boleh ada kekosongan maka ditunjuklah oleh pak Bupati karena itu memang wewenang dan ranahnya dia,"jelasnya.

Dijelaskan juga, sudah melakukan pengajukan permohonan nama pejabat Pj, karena pejabat Plh waktunya hanya lebih kurang 14 hari, dan proses persiapan untuk seleksi mencari sekda definitif.

"Plt ini harus ada rekom dari Gubernur, kalau dulu berdasarkan Permendagri Plt itu Gubernur yang menunjukkan, cuma ada juga aturan diatasnya Pilpres mengatur bahwa pemda masih bisa mengusulkan

"Tim seleksi sedang dalam proses, dan sudah diarahkan oleh pak bupati, ada 5 orang Tim seleksi kita  untuk mencari sekda depinitif. itu terdiri dari akademisi Perguruan tinggi dan BKD Provinsi, saat ini memang belum di SK kan," tambahnya

"Kalau pemilihan sekda itu memang tidak bisa cepat menimal proses pengumuman dan lainya, paling cepat 2 atau 3 bulan dan itupun belum bisa diajukan jika ada nama orang untuk diajukan sebagai sekda depinitif karena harus melalui proses asesmen,"tutupnya.

Namun disayangkan, Plh Sekda meranti yang baru dilantik, Bambang Supriyanto hingga berita ini diterbitkan belum berhasil di konfirmasi. Berulang kali dikirim pesan Wharsapp peribadinya ia tidak menanggapi, begitu juga dengan Yulian Norwis dan juga Bupati Meranti, Haji Irwan M, Si belum bisa dimintai tanggapan. (tmy)