SULUHRIAU, Pekanbaru- Lahan investasi yang terindikasi ditelantarkan investor di Provinsi Riau dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau dan Pemda kabupaten/kota harus selektif terhadap masuknya investasi terutama dari investor asing, khususnya bidang pertambangan dan kehutanan.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal. Dari telantarnya lahan investasi di daerah, maka dapat dilihat motif dari investor yang menanamkan modalnya ada investor yang tidak jadi berinvestasi karena sudah hilang momentum bisnisnya, ada juga yang dari awal tidak membangun atau broker.

Jon Erizal menambahkan, perlu dilihat pengajuan periziinan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, kemudian bila sudah dibeirkan maka jika tidak dijalankan dalam waktu tertentu sesuai klausul dalam perjanjian kerjasama, maka harus segera dikembalikan untuk kemudian diredistribusi kepada investor yang benar-benar serius.

Menurut Jon Erizal yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI ini pihaknya menerima laporan puluhan ribu hektare lahan investasi yang terindikasi ditelantarkan investor harus menjadi catatan pemda.

Riau sangat butuh investasi dan mempercepat pemberian izin kepada investor suatu hal yang sangat diharapkan pemilik modal, tetapi percepatan pengurusan izin bukan berarti memangkas prosedur. SULUHRIAU, Pekanbaru- Lahan investasi yang terindikasi ditelantarkan investor di Provinsi Riau dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. (slt)