SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ingin memangkas jabatan eselon demi menyederhanakan birokrasi. PKS menilai rencana Jokowi itu bisa dilihat realisasi awalnya dari susunan kabinet.

"Pidato Pak Jokowi bisa kita nilai kebenaran awalnya dengan jajaran menteri yang dipilih," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (20/10/2019) malam.

Dia mengatakan salah satu indikator untuk menilai keseriusan Jokowi melakukan reformasi birokrasi adalah dengan tidak mengangkat wakil menteri. Menurut Mardani, keberadaan wakil menteri justru bisa bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.

"Keberadaan wakil menteri bisa bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Bisa ada dua matahati kembar yang menyulitkan proses pengambilan keputusan," ujarnya.

Mardani mengatakan reformasi birokrasi memerlukan syarat kualitas kepemimpinan. Tanpa hal itu, kata Mardani, birokrasi hanya bakal memperpanjang rantai eksekusi.

"Reformasi birokrasi perlu syarat leadership. Tanpa kualitas kepemimpinan, birokrasi hanya memanjangkan rantai eksekusi," ucapnya.

Jokowi sebelumnya menyampaikan prioritasnya untuk lima tahun mendatang. Salah satu hal yang bakal dilakukan adalah memangkas eselonisasi demi menyederhanakan birokrasi.

"Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Jokowi dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI 2019-2024 saat sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2019).

Isu bertambahnya wakil menteri di kabinet periode kedua Jokowi ini sebelumnya sempat dibenarkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Namun, Ngabalin belum menjelaskan detail berapa banyak wakil menteri yang akan diangkat Jokowi. [dtc,Jan]