SULUHRIAU, Pekanbaru- Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa menggelar demontrasi di kantor Gubernur, Kamis (3/10/2019).

Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda RiauIrjen Pol Agung Setya Imam Effendy untuk menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah terjadi bertahun-tahun

Ada tujuh poin tuntutan mahasiswa yakni;

Pertama meminta cabut Izin korporasi dan tuntaskan kasus karhutla Riau, sehingga tahun 2019 merupakan tahun terakhir bencana asap di Riau.

Kedua, tuntut pertanggungjawaban perusahaan yang terlibat dalam kasus karhutla kepada korban asap Riau.

Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan segala bentuk kasus karhutla di Indonesia.

Keempat, hentikan dan beri hukuman kepada aparat yang bertindak respresif kepada aksi mahasiswa.

Kelima, bebaskan mahasiswa yang ditahan Kepolisian terkait unjuk rasa yang dilakukan beberapa kalo oleh mahasiswa.

Keenam mendesak, Kapolda Riau yang baru agar memproses mahasiswa yang melakukan tindakan respresif.

Ketujuh meminta Kapolda Riau, tidak lagi ada upaya SP3 bagi korporasi di Provinsi Riau. "Kami ingin Riau k depannya bebas dari asap," teriak Koordinator Aksi, Zikri.

Mahasiswa disambut Gubri dan Kapolda.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, terkait perusahaan yang ditemukan lahan terbakar tetap akan ditindaklanjuti.

"Kami sudah mengetahui apa yang menjadi tuntutan mahasiswa khususnya terkait persoalan Karhutla, sekaligus soal perizinan perusahaan yang lahannya terbakar," katanya.

Disambut Gubri dan Kapolda

Di depan mahasiswa, Syamsuar menyatakan komitmennya dalam mengatasi persoalan Karhutla yang menyebabkan kabut asap.

"Kami akan bekerja keras bersama Polda, Forkompinda dan bupati/walikota, agar ke depan kita berusaha Karhutla dapat dilakukan pencegahan kepada seluruh masyarakat yang ada di kecamatan dan desa-desa. Harap kami ingin ke depan Riau bebas asap," ujarnya.

Bahkan, Syamsuar mengaku sudah membuat surat edaran kepada bupati/walikota agar lahan-lahan terbakar dapat dipolice line, sehingga dapat ditindaklanjuti terhadap oknum yang melakukan pembakaran lahan, baik itu masyarakat dan perusahaan.

"Itu komitmen kami ke depan. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak kami dapat menindaklanjuti, khusus terkait perizinan yang kewenangannya ada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti perusahaan yang membakar lahan akan disesuaikan dengan kewenangannya," pungkasnya.

Hal hampir senada juga disampaikan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendy mengatakan, terkait persoalan Karhutla yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau pihaknya akan menindaklanjuti.

"Saya paham soal kebakaran hutan, saya akan lakukan tindakan hukum dengan benar, profesional dan dengan cara yang terbuka," tegas kapolda. [tim]