SULUHRIAU- Cuaca Kota Blitar yang panas, sempat adem dengan lantunan Asmaul Husna yang dibawakan para polwan. Para polwan Polresta Blitar menyambut 14 perwakilan mahasiswa Blitar Bersatu yang demo di depan gedung dewan.

Meski jumlahnya sedikit, namun perwakilan mahasiswa membawa banyak tuntutan. Yang utama, meminta Jokowi menerbitkan Perpu KPK.

Pantauan detikcom, jumlah polisi yang berjaga jumlahnya lebih banyak dari jumlah mahasiswa yang melakukan aksi di depan gedung dewan.

Sebanyak 14 perwakilan mahasiswa Blitar datang membawa satu pikap dilengkapi sound system. Mereka naik beberapa motor di belakangnya. Mereka mulai merapat di depan gedung DPRD Kota Blitar pukul 10.00 WIB.

Kedatangan mereka disambut lantunan Asmaul Husna yang dibawakan beberapa polwan. Polwan dari Polresta Blitar ini, memakai seragam dan hijab putih.

"Terima kasih untuk pembacaan Asmaul Husnanya. Ini sambutan yang istimewa," kata koordinator Mahasiswa Blitar Bersatu, Fachrul Iga Taufik sebelum berorasi, Senin (30/9/2019).

Setelah itu, salah satu mahasiswa melakukan orasi. Menurut mereka, revisi UU KPK dibahas tanpa melakukan audiensi dan pelibatan dengan publik. Bahkan KPK sendiripun tidak dilibatkan dalam penyusunan revisi UU KPK itu.

"Kepentingan busuk apa yang menyelubungi di balik revisi kejar tayang ini. Sehingga anggota dewan bekerja cepat merivisi UU KPK ? Untuk itu, kami menuntut Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpu UU KPK," teriak Fachrul dalam orasinya.

Selain Perpu KPK, Mahasiswa Blitar Bersatu juga mendesak dan menuntut:

1. Pembatalan Capim KPK yang tidak berintegritas
2. Membatalkan dan mencabut RKUHP
3. Menolak Dwi Fungsi Aparatur Negara
4. Menghentikan kekerasan terhadap aktifis
5. Mendesak pemerintah segera mensahkan UU PKS, dan
6. Wujudkan tata keloka pemerintahan yang jujur, bersih dan berwatak kerakyatan

Perwakilan mahasiswa ditemui beberapa anggota DPRD Kota Blitar. Dan diwakili Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto, mereka menanda-tangani pakta integritas. Pakta integritas ini menyatakan, bahwa anggota dewan yang baru dilantik tidak akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu akan komitmen mengawasi penggunaan anggaran Pemkot Blitar.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri