SULUHRIAU, Pekanbaru- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengadakan seminar peran industrial Part network di Kawasan Lingkar tepi Laut China Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas kawasan.

Seminar digelar di Gedung Rektorat Universitas Riau (Unri) Senin (29/7/2019).

Dalam seminar itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemnlu Siswo Pramono mengatakan, banyak faktor yang mendasari dilakukannya kajian tentang laut China Selatan, sehingga diadakan seminar di riau sebagai salah satu daerah yang bersentuhan dengan kawasan perairan perikanan laut China Selatan.

Selain Siswo ada, tiga nara sumber lain yang dihadirkan yakni Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sanny Iskandar, Catur Sarwanto selaku Kepala Subdit Pelayanan dan Kemitraan Usaha Kementerian Kelautan dan perikanan serta dosen hubungan Internasional Unri Yusnaida Eka Nizmi.

Dalam seminar ini Siswo mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia terus menyiapkan daerah di sekitar laut China Selatan untuk lebih siap menghadapi persaingan di kawasan perairan menggiurkan yang menjadi sumber sengketa 6 negara tersebut.

Siswo mengatakan, Indonesia sebagai ​Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Fhilipina Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Republik Rakya Tiongkok.

Posisi Indonesia tersebut harus dimanfaatkan melalui provinsi atau wilayah yang berdekatan dengan turut berkontribusi dalam industrial park networks yang melibatkan banyak negara.

Kepulauan Riau dan Riau sebagai bagian dari Indonesia, terus didorong untuk berkontribusi memanfaatkan geografisnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Keberadaanlaut China Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa, merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tidak kurang dari 5,3 triliun dolar as setiap tahun harus dimanfaatkan untuk Indonesia.

Kawasan tersebut juga tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik disamping 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah menuju Asia pada 2035 akan melintasi perairan tersebut, maka Riau dan Kepri harus ambil bagian. [slt]