SULUHRIAU, Natuna - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menggelar rapat paripurna, Jum'at (3/5/2019).

Agenda rapat tersebut pidato pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kabupaten Natuna dan pidato pengantar Ranperda Kabupaten Natuna oleh Bupati Natuna.

Rapat Paripurna dipimpin wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dan dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna Hj. Ngesti Yuni Suprapti, anggota FPRD Natuna, FKPD, OPD dilingkungan Kabupaten Natuna serta tamu undangan lainnya.

Pidato pengantar Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Natuna disampaikan Ketua pansus DPRD Natuna, Harken Spd. Ek.

Dalam kesempatan itu Harken menyampaikan, lahirnya Ranperda Inisiatif bukan karna muatan politis, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota DPRD yang harus melaksanakan salah satu fungsi DPRD yaitu Legislasi dan semoga kedepannya akan lahir dengan Ranperda-ranperda yang bisa mengakomodir kepentingan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat daerah pada umumnya.

Usulan dua raperda inisitif itu yakni;
 
1. Ranperda tentang Perlindungan     dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang    Disabilitas.

2. Ranperda tentang Ketertiban Umum.


Suasana rapat paripurna, Wabup Natuna dan pimpinan DPRD Natuna.

Harken mengatakan, Ranperda ini dalam penyusunannya sudah melalui beberapa tahapan dari perencanaan, pelaksanaan serta pembahasan bersama-sama baik dengan OPD, Anggota Pansus, Tim fasilitasi serta Kanwil hukum dari humas Provinsi Kepri, dan biro hukum Sekretariat daerah Provinsi Kepri, sehingga tersusunlah Ranperda Inisiatif ini lengkap dengan naskah Akademisnya.

"Sesuai dengan mekanisme dan tata tertib di-DPRD, Ranperda Inisiatif ini juga sudah disampaikan dalam rapat internal Paripurna DPRD Kabupaten Natuna yang dilaksanakan Kamis (2/5/2019) lalu, untuk mendapat persetujuan semua anggota DPRD sebagai Ranperda Inisiatif yang akan dusampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna, dan selanjutnya kepala daerah akan memberikan pendapat terhadap Ranperda tersebut" papar Harken.

Selanjutnya Harken mengatakan, penyandang Disabilitas yang dapat dari OPD terkait untuk Kabupaten Natuna, data di lima Kecamatan yaitu, Midai, Suak Midai, Bunguran Timur, Bunguran Batubi dan Bunguran Tengah ada 136 penyandang Disabilitas, digabung dengan Kecamatan lain sekitar 600 lebih di-Kabupaten Natuna.

"Inilah dasar penguat bagi kami untuk menyusun Ranperda yang bisa mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada masyarakat khususnya penyandang Disabilitas" ungkapnya.



Harken juga menyampaikan, mengenai ranperda tentang Ketertiban Umum, ini mengatur tentang ketertiban umum di Kabupaten Natuna disesuaikan dengan amanat penting dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, tujuannya adalah terwujudnya ketertiban umum didaerah dan terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan tindakan dari perlakuan penyakit masyarakat.
Harken juga ungkapkan tujuan dari kedua Perda ini dibuat untuk menyempurnakan dari dua Perda yang ada di Perda no 10 tahun 2005 tentang Penyakit Masyarakat dan Perda no 36 tahun 2008 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan lingkungan.  "Apabila hasil pembahasan disetujui, maka maka Perda tersebut akan dicabut dengan berlakunya Perda yang baru" terang Harken.

Selanjutnya usulan draft ranperda DPRD Kabupaten Natuna tersebut diserahkan secara sombolis oleh Ketua Pansus DPRD Harken kepada Wakil Ketua II DPRD Natuna dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Natuna yang diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Natuna untuk dibahas. (adv,Nur)