SULUHRIAU, Pekanbaru- Pemrov Riau mendapat dana sebesar Rp 55,1 miliar dana alokasi khusus (DAK) untuk program kesejahteraan keluarga.

Program ini terkait pengembangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) tahun 2019.

Inspektur Wilayah (Irwil) II BKKBN RI Endang Agus Sapri di Pekanbaru menjelaskan, DAK tidak hanya untuk Riau, tetapi juga diterima seluruh provinsi di Indonesia kecualai DKI Jakarata, dana tersebut langsung ditransfer ke kabupaten/kota.

Menurut Endang Agus Sapri, besaran dak tahun 2019 mengalami peningkatan 50 persen dibandingkan anggaran tahun 2018, lebih untuk mendukung percepatan pengembangan program KKPPK di Kabupaten/kota.

Dana tersebut untuk membantu ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sudah lama dan usang, sehingga membutuhkan banyak pembaharuan khususnya membantu meningkatkan peran kabupaten/kota dalam program KKPK.

Ppihaknya meminta peran bupati/walikota untuk mengawal dana karena BKKBN akan melakukan audit bersama dengan kemendagri terhadap penggunaan dana, walaupun lokus audit akan dilakukan di tujuh Riau di Indonesia di luar Riau.

Dikatakan, Endang Agus audit dibutuhkan agar tidak ditemukan penyimpangan anggaran atau penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Penggunaan DAK eperti membangun balai penyuluhan, sarana dan prasarana lainnya, membiayai operasional penyelanggaraan program KKBK dan PLKB. [slt]