SULUHRIAU, Meranti- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan jajaran OPD terkait menggelar Audiensi bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M) di Ruang Melati, Kantor Bupati Meranti, Rabu (14/11/2018).

Dalam kesempatan itu, sejumlah isu strategis dibahas dengan harapan ada solusi.

Hadir dalam kesempatan itu bersama Wakil Bupati, Asisten III Sekda Meranti H. Rosdaner, Asisten II Sekda Meranti Syamsuddin SH MH, Kadis Pendidikan Meranti Drs. Nuriman, Kadis Perhubungan Meranti Dr. Aready, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Kabag Hukum Sudandri SH, Sekretaris Dinas Perkebunan Meranti Widodo, Kabag Kesra Drs. Husni Gamal, Perwakilan Satpol PP, Ketua IPMK2M Gusriadi dan Jajaran Ikatakan Mahasiswa Kecamatan Se-Kabupaten Meranti.

Ketua IPMK2M Meranti, Gusriadi mengatakan, kedatangan IPMK2M dalam rangka silahturahmi bersama Pemkab Meranti.  Dari pertemuan ini setidaknya ada 5 isu strategis yang diangkat IPMK2M, karena banyak diperbincangkan masyarakat seperti;

1. Soal pembayaran Gaji Honorer Kemenag yang dinilai masih abu-abu.
2. Kesejangan ekonomi akibat jatuhnya harga komodity perkebunan
3. Kerawanan Sosial Seks Bebas dan Beredarnya obat obat terlarang.
4. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk membuka akses daerah dan mempermudah mobilisasi masyarakat.
5. Bea siswa penunjang pendidikan.

Hal inipun ditanggapi satu persatu oleh Wakil Bupati bersama mahasiswa, termasuk bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Untuk isu pertama, Pembayaran Gaji Honorer Kemenag, disampaikan Wakil Bupati, Pemkab. Meranti telah menganggarkannya dapam APBD Tahun 2019, namun berapa besaran dan jumlah Guru Honor Kemenag penerima belum dapat ditentukan. Pemerintah Kabupaten masih melakukan pendataan jumlah guru Honorer Kemenag karena dari hasil evaluasi Pemkab. Meranti jumlah guru dan murid yang diajar tidak ideal.

"Dari laporan yang kita terima rasio guru honorer Kemenag dengan murid yang diajar tidak ideal, kita menemui 1 guru mengajar 4 orang murid, padahal idealnya 1 guru mengajar 25 murid, begitu jug tingkat SD, SMP dimana masih ditemui 1 guru hanya mengajar 5 murid," jelas Wakil Bupati.

Disampaikan Wakil Bupati, jika melihat aturan untuk membayar gaji Guru Honorer Kemenang harusnya menjadi wewenang dan tanggungjawab pusat, harusnya Kemenag Meranti juga mengusulakan kepada Kemenag Pusat mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru honor dibawah Kemenag.

"Yang diberikan Pemda ini sifatnya Bantuan Hibah jadi sesuai kemampuan keuangan Pemda," jelas Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga menegaskan kepada mahasiswa untuk pembayaran gaji Honorer Kemenag jangan samakan Meranti dengan Kabupaten Kampar atau Kabupaten lainnya, karena kekuatan APBD masing-masing daerah berbeda dan Meranti termasuk yang terkecil.

"Meranti tidak bisa dibandingkan dengan Kampar yang mampu membayar gaji Kemenag 500 ribu/bulan, APBD mereka besar, selain itu biaya pembangunan infrastruktur di Meranti bisa tiga kali lipat di Kampar, pertimbangan lainnya Meranti mengambil kebijakan tidak memberhentikan Pegawai Honorer Pemda yang tiap tahun menyedot anggaran hingga 100 Miliar Rupiah," jelas Wakil Bupati lagi.

Terkait pertanyaan mahasiswa tentang besaran honor yang diberi kepada Guru Honor Kemenag, Wakil Bupati tidak dapat memastikan namun akan diberikan sesuai kemampuan Pemda. "Kurang lebih sebesar gaji guru honor umum," ucap Wakil Bupati.

Mengenai Beasiswa penunjang pendidikan, untuk masalah ini disampaikan Wakil Bupati, Pemkab. Meranti telah menganggarkan dan saat ini sedang dalam proses verifikasi.

Dijelaskan Asisten III Syamsudin, dana ini dari APBD Meranti, sebesar kurang lebih 1,5 miliar hal itu sesuai perunjuk Bupati Drs. H. Irwan M.Si yang meminta SKPD terkait untuk menganggarkan. Sejauh ini dijelaskan Syamsuddin, berkas usulan bea siswa yang masuk hampir 1000 orang. Dan setelah diverifikasi akan dilakukan pembayaran pada bulan February/Maret 2019.

Mengenai kesenjangan ekonomi dimana mahasiswa meminta Pemda untuk mencarikan solusi peningkatan harga komoditi perkebunan mulai dari Sagu, Kelapa, Karet yang saat ini jatuh. Untuk masalah ini Wakil Bupati menegaskan tengah mencarikan solusi namun karen hal itu berlaku secara nasional perlu penanganan berjenjang mulai dari pusat hingga daerah.

Pemkab katanya mendapat bantuan sebesar 46 miliar untuk Pembangunan Pabrik Sagu dengan adanya pabrik ini Sagu dapat diolah menjadi berbagai produk makanan dan lainnya.

Mengenai seks bebas dan peredaran obat-obat terlarang di Meranti, dijelaskan Wakil Bupati, pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti Kepolisian terus berupaya mengantisipasi Narkoba dengan melakukan penawasan dan penindakan terhadap pelaku.

Ketua IPMK2M, Gusriadi menegaskan  mahasiswa siap membantu untuk mengantisipasi permasalahan Seks bebas, Narkoba obat-obat terlarang. "Untuk mengantisipasi Seks bebas yang dipicu oleh cara berpakaian masyarakat yang kurang sopan, mahasiswa juga mengusulkan dibuat Perda, termasuk juga batasan waktu pasangan muda mudi keluar malam," katanya. [tmy,rls]