SULUHRIAU, Pekanbaru- Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Riau, Muhammad Amin mengatakan, kekurangan sebanyak 11,3 juta unit rumah secara nasional, sebanyak 218.000 diantaranya di Riau.

"Jumlah 218.000 sesuai angka angka kebutuhanyang merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengembang untuk mewujudkannya," katanya.

Saat ini perkembangan usaha properti di Riau cukup pesat, terutama rumah bersubsidi, meski demikian, kebutuhan rumah tersebut belum juga terpenuhi makanya perlu ditingkatkan peranan investor dalam penyediaan rumah.

Sementara itu, pengembang pemukiman dan perumahan rakyat mengusulkan agar pemanfaatan dana pemerintah di sektor properti bisa ditingkatkan dengan menurunkan suku bunga kredit.

Salah seorang pengembang perumahan di Riau, Utoyo mengatakan, pemanfaatan dana PP DPP bisa mengurangi bunga yang berlaku pada program kredit rumah non subsidi dari total 7,75 persen menjadi 7 persen atau enam persen, tujuannya agar masyarakat tidak hanya terpaku untuk membeli rumah subsidi pemerintah.

Program perumahan yang disediakan kurang diminati karena ada selisih bunga, apabila pemerintah bisa mengarahkan masyarakat untuk membeli rumah murah non subsidi dengan bunga tujuh persen,  juga berpotensi menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dia berharap agar pemerintah bisa membantu menetapkan bunga mendekati 5 persen atau mentok di 6 persen untuk rumah non subsidi.

Sementara itu, Deputi Regional Moneter bisnis Kanwil 4 BTN wilayah Sumatera Erwinta mengatakan penetapan suku bunga kredit sesuai ketentuan pemerintah, sehingga perbankan hanya melaksanakan besar tingkat suku bunga kredit. [slt]