SULUHRIAU- Partai Demokrat memberi dispensasi kepada kader-kadernya di Papua dan Sulawesi Utara (Sulut) untuk mendukung Jokowi. Padahal, Demokrat sendiri mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Wasekjen Demokrat Andi Arief menegaskan, partainya tak bermain di dua kaki. Menurut Andi, kadang ada beda keperluan antara Pileg dan Pilpres.

"Kan kita perlunya untuk pileg, jadi misalnya kan sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah yang kita tidak... bukannya main dua kaki tapi memang misalnya kayak di NTT, di Bali, Papua kan memang di sana bukan basis Prabowo," tutur Andi di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, (9/9/2018).

Menurut Andi Arief, apabila di daerah-daerah dengan basis pendukung Prabowo namun Demokrat malah dukung Jokowi, maka hal itu bisa disebut pengkhianatan.

"Namanya pengkhianatan di kita kalau di basis Pak Prabowo kita nggak dukung dia, nah itu baru pengkhianatan," tutur Andi.

"Kita sifatnya mencari rumusan yang pas saja nanti jadi bukan dikasih dispensasi. Kan ada suara partai harus diperhitungkan supaya baik," jelasnya.

Sebelumnya salah satu kader Demokrat yang memutuskan dukung Jokowi, Gubernur Papua Lukas Enembe, diberi dispendasi oleh Demokrat.

Salah satu alasan Lukas mendapat dispensasi karena mayoritas kader PD di Papua mendukung Jokowi. PD masih memikirkan formula dispensasi yang pas.

"Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karena disana kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean.

Soal bentuk dispensasinya, Ferdinand menegaskan partainya masih belum menetapkannya. Dia menggarisbawahi bahwa sikap partai terhadap kader tersebut tak akan menanggalkan dukungan untuk Prabowo-Sandiaga.