SULUHRIAU- Barisan Emak-emak Militan (BEM) yang berdemo menuntut Joko Widodo mundur dari jabatan presiden diterima KPU.

Ketua DPP PKS sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera terkekeh mendengar hal itu.

"He-he-he.... Ini pertama, keren ya emak-emak. Emak-emak militan ini makin eksis," kata Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Mardani pun mengapresiasi semangat yang ditunjukkan emak-emak itu. Namun, bagaimanapun, aturan tidak mengharuskan Jokowi mundur saat mencalonkan diri sebagai presiden.

"Aturan KPU, (presiden) tidak harus mundur sehingga kita ikut aturan," katanya.

Mardani juga menjelaskan, terkait Sandiaga Uno yang memilih mundur dari Wagub DKI Jakarta saat menjadi cawapres merupakan pilihan pribadinya. Sandiaga hanya mencoba memberikan etika publik.

"Sandi sebenarnya nggak harus mundur ya, tapi sebagai pertanggungjawaban moril dan etisnya, Sandi menganggap, kalau tidak mundur, dia menyandera Pemda DKI, yang harusnya wagub ini banyak membantu gubernur, ini banyak tidak bisa bekerja karena sibuk kampanye. Sandi benar secara moral. Tapi secara aturan tidak harus," tutur Mardani.

"Aturan hukumnya, Pak Jokowi nggak harus mundur," imbuhnya.

Barisan Emak-emak Militan (BEM) berdemo di depan kantor KPU. Emak-emak ini menuntut Joko Widodo mundur dari jabatan presiden karena akan kembali maju pada pilpres.

Dengan menaiki mobil komando, emak-emak ini menyerukan agar Jokowi mundur dari posisi presiden. Hal tersebut dikarenakan saat ini Jokowi telah terdaftar sebagai capres pada Pemilu 2019.

"Presiden harus mundur karena sudah jadi capres. Mundur lebih terhormat, lebih menyelamatkan demokrasi," ujar koordinator aksi Tri Erniyanti dalam orasinya.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri