SULUHRIAU- Aktivis aksi #2019 ganti Presiden, Ratna Sarumpaet ditolak di Palembang, Sumatera Selatan.  Deklarator aksi, Mardani Ali Sera, menilai penolakan ini adalah tanda demokrasi yang mundur di Indonesia.

"Kak Ratna itu pejuang, lurus, dan lugas. Berani tapi bertanggung jawab. Penolakan ini, jika semua izin sudah ditempuh, adalah kemunduran demokrasi," kata Mardani dilansir detikcom, Ahad (2/9/2018).

Menurut Ketua DPP PKS ini, kekuasaan di Indonesia berisiko digunakan secara sewenang-wenang bila tindakan aparat seperti yang dialami Ratna terus dilakukan. Maka dia tak akan menyurutkan penggunaan kebebasan berdemokrasi.

"Indonesia bisa kembali pada tirani jika kebebasan berkumpul dan berpendapat dikekang oleh kekuasaan," kata Mardani.

Selain penolakan di Palembang, aksi 2019 ganti presiden juga mendapat penolakan di berbagai daerah. Namun Mardani tak akan mengubah strategi gara-gara aksi itu terus mendapat penolakan. "Sementara ini kami akan tetap gunakan cara deklarasi," kata Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung batal menggelar diskusi publik di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya bahkan hanya diberi waktu tiga jam di Kota Pempek.

Sebelum akhirnya membatalkan diskusi, kehadiran Ratna dan Rocky juga sempat ditolak sejumlah ormas saat keluar dari Bandara SMB II Palembang. Dua panelis Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) ini diminta kembali ke Jakarta.

"Diskusi itu adalah ruang untuk kita bisa saling tukar pikiran, mencerdaskan satu sama lain, dilarang. Kenapa segala sesuatu yang baik selalu kita dicurigai," terang Ratna Sarumpaet saat ditemui di Hotel Amaris, Palembang, Sabtu (1/9/2018) kemarin.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri