SULUHRIAU- Pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera, menyesalkan sikap Persaudaraan Alumni 212 yang dinilai terlalu emosional dalam merespons terkuaknya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kapitra mengatakan pertemuan dengan Jokowi merupakan rangkaian komunikasi yang telah dibangunnya untuk menyelesaikan kasus kriminalisasi ulama.

"Presiden sudah merespons dengan baik, dan jawabannya saat ditanya wartawan sangat elegan. Cuma yang saya sesalkan, respons ulama sangat emosional dan menyerang, sampai menuding presiden tidak bisa terima kasih. Ini justru memperkeruh. Jadi pertemuan dua jam yang apik dan penuh kebaikan, rusak karena 30 menit konferensi pers," kata Kapitra di Masjid Al Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018).

Kapitra menyampaikan perwakilan PA 212 yang bertemu Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/4) adalah anggota Tim Sebelas. Tim tersebut sengaja dibentuk Habib Rizieq untuk berkomunikasi dengan Pemerintah guna mencari jalan keluar masalah kriminalisasi ulama.

"Dibentuk Habib Rizieq Tim 11. Yang datang ke Istana kemarin hanya enam orang anggota Tim Sebelas. Yang ngomong di konferensi pers itu, ketuanya, pun tidak datang ke Istana. Yang hadir ada Abah Rauf, Slamet Maarif, Al-Khaththath, Usamah Hisyam, Shobri Lubis dan Yusuf Martak," ucap Kapitra.

Kapitra lalu menceritakan awal dirinya membangun komunikasi dengan Pemerintah untuk menyudahi kasus kriminalisasi ulama. Kapitra mengatakan ada pertemuan antara ulama dengan Jokowi pada momen Lebaran 2017. Dalam pertemuan itu masing-masing pihak menyampaikan pendangannya.

"(Pertemuan dengan Jokowi) Itu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari pertemuan Lebaran, ketika kita yang tergabung dalam GNPF waktu itu datang ke Istana. Lalu kita bicara dalam perspektif masing-masing, baik dari presiden maupun dari kitanya. Lalu kita sampaikan problem antara masyarakat dan presiden, presiden menyampaikan program-programnya untuk masyarakat," ujar Kapitra.

Dalam pertemuan terdahulu dengan Jokowi, kata Kapitra, muncul satu kesimpulan bahwa antara ulama dan pemimpin harus bersatu membangun Indonesia. Namun saat itu dibicarakan adanya ganjalan dalam hubungan ulama dengan pemerintah, yaitu kriminalisasi.

"Bertemulah satu konslusi bahwa antara ulama dan umara (penguasa) itu harus bersatu membangun bangsa. Karena ada ganjalan peristiwa yang dicari-cari, kesalahan aktivis-aktivis ulama atas demo penegakan hukum, maka ini harus dituntaskan. Karena setelah Aksi 212 itu harusnya sudah clear dan clean. Tetapi akibat dari situ, muncul kriminalisasi ulama sehingga menjadi masalah hukum," terang Kapitra.

"Itu kita sampaikan ke Presiden dan setelah itu ada proses lanjutan. Pertama presiden mengevaluasi seluruh kasus yang ada, apakah itu merupakan peristiwa pidana atau tidak.
Ini berlanjut terus komunikasi antara negara, Pemerintah dan Habib Rizieq. Dan saya yang ditunjuk untuk menindaklanjuti evaluasi dalam pengertian-pengertian perkara yang tak memenuhi unsur delik," sambung dia.

Kapitra menjelaskan pertemuan dengan presiden ditindaklanjuti dengan komunikasi ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto dan jajaran Badan Intelegen Negara (BIN). "Sampai pada titik kesimpulan bahwa kita sepakatilah artinya 'rekonslisiasi' antara ulama dan umara," tutur Kapitra.

Kapitra melanjutkan, dirinya bertemu denga Jokowi dalam satu acara di Hotel Bidakara pada 25 Februari lalu. Di situ Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Kapitra, yang dianggap Jokowi sebagai jembatan komunikasi dengan para ulama.

"Tanggal 25 Februari, Presiden ketemu saya di Hotel Bidakara. Presiden bilang ke saya, 'Pak Kapitra, kita kumpul-kumpul lagi di Istana. Dari situ saya berangkat ke Mekah dan menyampaikan ke Habib Rizieq, ada keinginan itu. Dan saya juga sampaikan ke Kapolri dan Pak Wiranto. Setelah ketemu Presiden di Bidakara, dua hari kemudian, lewat Pak Wiranto menghadap ke Istana," cerita Kapitra.

Kapitra menyebut pertemuan PA 212 dan Jokowi kemarin juga tak lepas dari peran Tito dan Wiranto yang merekomendasikan adanya dialog dengan ulama. Kapitra menerangkan tujuan dari pertemuan-pertemuan dengan Jokowi adalah agar ulama dapat menyampaikan langsung apa yang menjadi masalah dengan Pemerintah.

"Tanpa komunikasi dan restu Kapolri serta Menko Polhukam, itu tak akan bertemu. Presiden itu mau berkomunikasi karena sudah berbicara dengan pak Wiranto dan Pak Tito. Dua orang ini memberikan saran, pertimbangan untuk menerima. Saya ingin mencairkan komunikasi ulama dengan Presiden supaya Presiden mendengarkan langsung keluhan ulama," tutur Kapitra.

Sumber: detik.com | Editor: Jandri