SULUHRIAU, Pekanbaru- Direktorat Jenderal Perbedaharaan (DJPB) Provinsi Riau mendorong instansi pemerintah khususnya penerima dana APBN menggunakan kartu kredit untuk transaksi belanja operasional.

Sebab, program ini sudah diluncurkan, namun masih minim penggunaannya.

Menurut Kepala Kanwil DJPB Riau Tri Budhianto mengatakan, program penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja operasional kantor, sudah mulai diterapkan sejak tahun lalu.

Tri budhianto menjelaskan saat ini uang kas minimal yang dipegang bendahara dalam satuan kerja di wilayah Riau sekitar rp159 miliar, sedangkan untuk nasional sekitar Rp 15 triliun dalam sebulan.

Tentu saja nilai uang tersebut akan sangat besar bila harus menyimpang atau dikeluarkan dalam bentuk uang tunai, sehingga program penggunaan kartu kredit pemerintah sangat membantu operasional kantor, karena menjadi lebih mudah.

Satu kantor pemerintah dibatasi hanya dapat memiliki enam kartu kredit yang dapat digunakan untuk transaksi, bila rata-rata kantor menerbitkan tiga kartu kredit, dengan total kantor penerima dana APBN di Riau sekitar 500 satuan kerja, maka akan ada sekitar 1.500 kartu kredit pemerintah bakal diterbitkan tahun ini.

Tri menambahkan melalui program tersebut, pemerintah mendorong terealisasinya gerakan nasional non tunai yang telah diluncurkan. [slt]