SULUHRIAU, Pekanbaru- Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2017, Kamis (22/3/2018) penuh interupsi.

Pasalnya  rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman itu tidak dihadiri Plt Gubri Wan Thamrin Hasyim dan yang hadir Sekretaris Daerah Ahmad Hijazi.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna itu, beberapa kali anggota DPRD Riau mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang.

Anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, M Adil menyampaikan, bahwa paripurna penyampaian hasil kinerja, kepala daerah harusnya langsung hadir.

Anggota DPRD Riau dari PKB, Sugianto pun angkat bicara, jika Plt Gubernur berhalangan hadir, maka pembacaan LKPj bisa ditunda hingga akhir Maret ini. Karena memang pembacaan LKPj itu dilakukan tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

Meski banyak interupsi dari Anggota DPRD yang hadir, mayoritas tetap meminta agar rapat bisa tetap dilanjutkan dengan hadirnya Sekda sebagai perwakilan. impinan Sidang pun melanjutkan rapat dan mempersilahkan Sekda membacakan laporan.

Informasi yang beredar menyebutkan, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim tidak hadir karena tengah sakit kaki dan tidak diizinkan dokter untuk menaiki dan menuruni tangga.

Perihal informasi Plt Gubri sakit tersebut juga disampaikan pimpinan sidang Noviwaldy Jusman. "Dokter melarang beliau (Wan Thamrin Hasyim) karena dikhawatirkan kondisinya memburuk," kata Wakil Ketua DPRD Riau saat memimpin Rapat Paripurna.

Wan Thamrin Hasyim sedang beristirahat di Ruang Ketua DPRD Riau, Septina Primawati, katanya meyakinkan.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dalam penyampaian laporan mengatakan bahwa penyusunan LKPj 2017 ini dibuat berdasarkan hasil kinerja pemerintah dan juga dilandaskan pada RPJMD Riau 2014-2019. "Kita wajib bersyukur karena di 2017 tren pemerintah di Riau makin membaik. Ini berkat kerjasama berbagai pihak," kata Ahmad.

Ahmad juga menyebutkan beberapa pencapaian Riau selama 2017 lalu. Seperti berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 5.200 jiwa. Artinya penduduk miskin saat ini berada di level 7,41 persen jumlah penduduk dibanding sebelumnya 7,67 persen.

Dari segi ekonomi, Riau juga sudah mulai membaik. Baik dalam segi perputaran uang, invetasi, serta inflasi. "Meski masih tergolong rendah, namun kondisi ekonomi Riau sesuai dengan target prediksi dari BI," kata Ahmad.

Ferforma pemerintah, di 2017 lalu Pemprov berhasil membelanjakan 88,57 persen dari total APBD. Persentase itu terdiri dari 86,30 persen belanja tidak langsung dan 89,64 persen belanja langsung. "Selain itu tahun lalu penanganan hutan dan kahutal kita juga baik, termasuk juga laporan keuangan kita," tambah Ahmad.

Setelah dibacakannya LKPj 2017, DPRD Riau akan segera menindaklanjutinya. "Kita akan rapatkan ini dengan pimpinan dan fraksi sebelum dilakukan kembalu paripurna selanjutnya," tutup Noviwaldi. [han,ckl]