PEKANBARU, Suluhriau- Pengangkutan hasil perkebunan seperti minyak kelapa sawit dan buah kelapa sawit menjadi faktor utama penyebab cepatnya rusak jalan di Riau.

Sementara, disisi lain pemerintah daerah tidak mendapatkan bagian yang setimpal dari hasil ekspor crude palm oil (CPO) karena dipungut pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, jalan kabupaten merupakan jalan golongan III (tiga) dengan batas tonase hanya 8 ton sampai dengan 12 ton, kenyataan banyak jalan kabupaten yang dilalui angkutan perkebunan kelapa sawit bahkan mobil tangki CPO dengan kapasitas muatan 30 ton lebih.

"Pengangkutan yang sering melebihi tonase tersebut membuat kondisi jalan cepat rusak, sementara Riau tidak menerima dana bagi hasil dari perkebunan terutama dana pungutan ekspor yang dipungut pemerintah dan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit," katanya.

Ahmad Hijazi mengaku, ratusan perusahaan perkebunan yang ada di Riau hanya menerima pajak berupa PBB yang memang merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Namun, jumlahnya juga tidak signifikan. [slt]