SULUHRIAU, Meranti- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serius untuk meraih dana APBN Pusat.

Selasa, (27/2/2018) Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim,n Ketua DPRD Meranti H Fauzy Hasan bersama rombongan Kepala Desa dan OPD terkait jemput bola dengan mendatangi beberapa Kementerian di Jakarta.

Ini dilakukan mengingat kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka Rp,1,1 triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan.

Apalagi bagi sebuah Kabupaten baru yang masih seumur jagung. Dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 29,8 persen sesuai data terakhir yang dilansir oleh BPS , dan wilayah yang terisolir menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Beberapa indikator itu memaksa Pemkab Kepulauan Meranti untuk berpikir keras mencari dana dana luar baik yang masih mengendap di APBD Provinsi Riau maupun APBN Pusat.

Dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, rombongan Kepala Desa khususnya yang berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Selat Malaka, mendatangi Kementrrian terkait di Jakarta untuk melakukan koordinasi dan lobi-lobi dalam rangka meraih dana APBN Pusat.

Kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan rombongan itu sekaligus menagih janji pemerintah pusat yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari  daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia.

Kementerian dikunjungi seperti Kementrian Perikanan dan Kelautan RI.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati H. Said Hasyim dan rombongan juga ingin mendapatkan informasi lebih dalam menyangkut langkah langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meraih dana APBN di Kementrian Perikanan dan Kelautan.


Menyikapi masalah dihadapi Meranti, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelauatan RI berjanji, akan berusaha mendukung bagaimana mempertahankan sumber daya ikan di Meranti sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap nelayan dan pengelolaan managemen perikanan tangkap.

Sesuai program Kementrian Perikanan ia berharap semua Nelayan di Indonesia dapat diberdayakan dari segala aspek baik aspek kesehatan, pendidikan, pemasaran ikan hingga jaminan dalam operasi penangkapan ikan.

Disampaikan oleh Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Yusuf Fathanah untuk tahun 2017 Kementrian dan Kelauatan telah menjalankan berbagai kegiatan seperti bantuan 755 Unit Kapal, 7255 ribuan alat tangkap pengganti cantrang yang ramah lingkungan, membangun Sentra kelautan perikanan terpadu di 4 lokasi, membangun kampung Nelayan, memberikan 500.000 Asuransi Nelayan, membangun 9 pelabuhan prioritas, membangun kampung Nelayan di 10 lokasi sebagai tempat transaksi ikan, Bengkel Kapal Perikanan dan lainnya.

Di Meranti sendiri untuk tahun 2017 seperti dijelaskan, Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI, Yusuf Fathanah, telah diberikan sejumlah bantuan yakni berupa, 5 unit kapal, 5 paket alat tangkap dan asuransi nelayan dari target 3000 orang terealisasi hampir 98 persen. Dan bagi ditahun 2018 ini bagi nelayan yang tidak memiliki kartu Nelayan diminta agar segera mengurus.

Dalam kesempatan langka itu, sejumlah Kepala Desa juga berkesempatan menyampaikan secara langsung masalah perikanan dan kelautan yang terjadi didaerahnya maaing masing.
"Kami sangat tertarik untuk mendapatkan bantuan mesin sangkut atau dompeng, jaring dan perahu, kami berharap masyarakat nelayan didaerah kami mendapat bantuan," ujar Kades.

Diinformasikan ditahun 2018 ini, Dinas Perikanan dan Kelauatan mendapat dana alokasi khusus sebesar  Rp1,1 miliar untuk pengadaan kapal 2 GT dan budidaya ikan. Kunjungan ke Kementerian ini akan dilanjutkan ke Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kementerian PUPR. [raf]