SULUHRIAU, Pekanbaru- Penyerapan anggaran belanja modal dan belanja barang pemerintah dari APBD hingga pertengahan Februari 2018 masih rendah.

Namun demikian, realisasi belanja modal dan barang tahun ini merupakan tertinggi sejak tiga tahun terakhir.

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendahaan Provinsi Riau Tri Budhianto  saat ekspose kepada media Rabu, (14/2/2018) mengatakan, realisasi belanja kementerian dan lembaga (k/l) menunjukan investasi yang dilakukan pemerintah belum besar diawal tahun.

Agar penyerapan tinggi untuk menumbuhkan perekonomian di masyarakat, pihaknya akan menekan kepada k/l dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyerapan belanja modal, belanja barang dan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Banyak faktor rendahnya realisasi belanja di awal tahun seperti tidak adanya pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya, baik subsidi bahan minyak (BBM) maupun dana bagi hasil (DBH).

Menggunakan sistem reimbursment sehingga akan meningkat tajam di kuartal empat, lebih konservatif dalam belanja di awal tahun untuk menjaga defisit sambil memantau sisi peneriman, lambatnya pencairan karena pengerjaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu lama dan adanya tahapan pencarian sesuai peraturan menteri keuangan.

Tri menambahkan, khusus di Riau, realisasi APBD per 14 februari 2018 baru mencapai Rp 422 miliar terdiri dari belanja pegawai Rp 301 miliar, belanja barang Rp 73 miliar dan belanja modal Rp24 miliar serta transfer Rp 24 miliar. [slt]