SULUHRIAU- Konflik antar kepala daerah dan wakilnya terjadi di beberapa wilayah belakangan ini. Hal itu dinilai lantaran pasangan tersebut dipasangkan karena keterpaksaan atau dikawinkan paksa.

"Secara umum saya mengamati mereka berpasangan itu tidak karena suka sama suka tapi karena terpaksa. Jadi kalau itu yang terjadi saya sudah bisa mengira selanjutnya pecah kongsi kembali," kata Mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2018).

Djohermansyah menyebutkan, sejak Pilkada 2005 hingga hingga 2014, banyak kepala daerah yang berkonflik dengan wakilnya sendiri. Hanya 6 persen saja pesangan yang tak berkonflik.

"Kami mencatat waktu saya masih di Kemendagri dari kita Pilkada 2005, itu 94 persen pecah kongsi, 6 persen saja yang tidak pecah kongsi. Jumlahnya 971 pecah kongsi, yang tidak pecah kongsi 77. Itu 2005 sampai 2014," ujarnya.

Menurutnya, konflik itu biasanya terjadi karena kepala daerah dan wakilnya sama-sama berasal dari partai politik. Sedangkan, kepala daerah yang berpasangan dengan wakil dari non partai biasanya lebih bisa bertahan lama.

"Itu faktornya wakilnya bukan dari partai politik, biasanya birokrat, mereka sudah terlatih loyal, dengan begitu mereka berhasil survive dan bisa beepasangan lagi," pungkasnya.

Sumber : detik.com | Editor: Jandri