SULUHRIAU, Pekanbaru- Kendati mendapat kritik dari sejumlah wartawan dan keluhan masyarakat soal dipasangnya Fingerprint (sidik jari) di pintu ruangan komisi DPRD, ternya kebijakan ini juga dapat dukungan dari Ketu DPRD Septina Primawati.
"Ya, kita menyetujui hal pemasangan kunci digital itu untuk menjaga privasi anggota dewan," ujar Septina dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).
Septina mengatakan, kalau tidak ada kunci itu, kadang tamu ada yang keluar-masuk, ada yang ngintip-ngintip. Kondisi ini tentu saja mengganggu kenyamanan kerja dari anggota dewan. "Kalau terus begitu akan hilang kosentrasi kerja dewan," katanya.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan pihak Sekretariat DPRD Riau ini demi kenyamanan, bukan melarang wartawan atau tamu yang ingin bertemu dengan anggota dewan, tapi lebih tertib. "Lihat selama ini sangat longgar, siapa saja bisa keluar-masuk ke kantor dewan ini," katanya.
Diitanya apa solusi dengan kondisi sekarang yang tidak ada petugas menjembatani wartawan atau tamu masuk ke ruangan komisi, sementara dipintu pakai kunci digital?
Septina mengatakan, soal itu diserahkan pengaturan ke Sekwan, DPRD dalam hal ini tidak ikut campur.
Bahkan katanya, di DPR RI, juga sangat ketat tamu untuk tamu masuk ke gedung DPR RI itu. Tidak bisa sembarangan masuk, ada identitas dan difasilitasi oleh petugas yang ditunjuk di gedung itu.
Begitu juga katanya di DPRD Jawa Barat, baru dilobi dan ingin masuk ke gedungnya sudah dicegat petugas dan ditanya identitas. "Jadi ini memang harus begitu," kata politisi Golkar ini enteng.
Menjawab ketersediaan ruangan wartawan di DPRD yang kurang memadai, Septina mengatakan, begitu baru yang ada. Menurutnya, ruangan itu sudah ada, soal adanya sejumlah organisasi wartawan di DPRD ini, itu masalah internal wartawan. "Kita tidak ikut campurlah," katanya.
Septina mengatakan, pihaknya juga meminta Sekwan dan pihak Humas untuk mencari solusi yang bagus terkait masalah-masalah yang disorot wartawan.
Sementara itu, sejak pingerprint dipasangan di ruangan komisi DPRD, sementara tidak ada petugas menjembatani, kemarin ada beberapa orang yang mengeluhkan keberadaan kunci digital ini. "Saya mau bertemu anggota dewan pak, bagaimana cara masuk," kata seorang tamu bertanya ke pegawai sekretariat. Pegawai lantas menjawab, kami saja tidak tahu bagaimana caranya," kata seorang pegawai sekretariat DPRD Riau, Kamis.
Ketua Wartawan Parlemen Riau Edi Gustien yang selama ini telah lama menjadi wartawan di DPRD Provinsi Riau mengatakan, upaya itu sama dengan membatasi kerja profesi wartawan. Edi juga menilai Pernyataan pimpinan itu sungguh ironis.
"Alangkah bijaknya seorang pimpinan dewan terlebih dahulu melihat langsung kondisi wartawan. "Selama ini kita mencari berita harus dengan menjumpai orangnya langsung dan itu kita wawancarai bersama-sama dengan teman wartawan lainnya di tempat dimana narasumber kami yaitu dewan DPRD Provinsi berada."
Bahkan kata wartawan Koran Riau ini, dari hasil studi Jurnalistik WPR DPRD Riau ke DPR RI, wartawan sangat mudah untuk meliput berita. Dengan adanya ID Card yang ditandatangani tiga pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI. Ada yang menjembatani. "Kalau DPRD Riau ini kan belum ada, kok dipasang kunci digital itu," katanya.
Sebelumnya wartawan telah wawancarai Sekwan DPRD Provinsi Riau Kaharuddin Melalui WhatshApp. sekwan Mengatakan bahwa "Mekanisme yg kita buat tidak bermaksud menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas. Kita hanya ingin menertibkan setiap orang yg berkunjung di DPRD Prov Riau. Jika kebijakan tersebut terkesan menghambat, itu hanya persepsi saja karena kami tidak melarang awak media utk berinteraksi dengan anggota DPRD. Dengan kebijakan ini kita harapkan akan tercipta ketertiban dan kenyamanan dalam beraktifitas untuk semuanya" melalui WhatsApp. [tim]
