SULUHRIAU, Jakarta- Walikota Pekanbaru Firdaus, MT menerima anugrah penghargaan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemko Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait pelayanan perizinan dengan memberikan kemudahan berurusan pada masyarakat.
Pengahrgaan ini diserahkan, Rabu (24/1/2018) di Ruang Serba Guna Kemenpan RB RI, Jakarta.
Sebanyak 18 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang menerima penghargaan tersebut. Dan Pekanbaru merupakan satu-satunya daerah yang mewakili Provinsi Riau.
Deputi Pelayanan Publik Prof. Diah Natalisa menyampaikan, bahwa terdapat 6 faktor penilaian evaluasi pelayanan publik antara lain; Aspek Kebijakan (30%); Profesionalisme SDM (18%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%); Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan (15%); Sarana Prasarana (15%); dan Inovasi Pelayanan Publik (7%).
Menyikapi penghargaan diraih ini, Walikota Firdaus, MT mengatakan, Pemko sebagai pemerintahan memang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Pelayanan itu meliputi bidang perizinan, kesehatan dan kependudukan dengan tiga pendekatan yakni, persuasive, prepentif, dan refresif.
"Jadi pelayanan itu tugas pemerintah," kata Firdaus usai menerima penghargaan di ruang serbaguna Kemenpan RB RI.
Firdaus juga mengingatkan bahwa penghargaan demi penghargaan yang didapat Pemko Pekanbaru tidaklah membuat dirinya merasa puas, sebaliknya Firdaus bertekad untuk meningkatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.
“Alhamdulillah, prestasi yang kita raih ini tidak membuat cepat puas dalam capaian kedepan, dan InsyaAllah pada pertengahan tahun ini pelayanan akan kita tingkatkan dengan menjadikan kantor walikota lama sebagai Mall Pelayanan Publik” ujar Firdaus.
Terkait rencana menjadikan Mall Pelayanan Publik, Firdaus menjelaskan konsep pelayanan haruslah dinikmati oleh masyarakat layaknya Mall yang menjanjikan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.
“Pertengahan tahun ini, Insyaallah kita akan fungsikan kantor Walikota yang sekarang menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP). Prosesnya sejalan dengan dipindahkanya kantor Walikota yang baru ke Tenayan Raya. Nah, nanti jika MPP sudah beroperasi, maka pengusaha atau investor yang mau ngurus izin, tak lagi datang seperti ke kantor pemerintah, tapi seperti datang ke Mall, suasana Mall. Apa yang mereka butuhkan, semua ada. Dan ini tentu dibekali juga dengan keramahan dan pelayanan yang diberikan,” tukasnya.
Dalam kesempatan ini, MenPAN RB Asman Abnur menyampaikan, evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia dapat mencapai peringkat 40 pada EODB (Ease of Doing Bussiness) 2020.
“Evaluasi dan pemberian penghargaan ini juga bertujuan untuk memotivasi dan mengapresiasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang dijadikan Role Model untuk dapat menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara baik dan benar serta mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Role Model untuk berkompetisi untuk mewujudkan pelayanan prima,” pungkas Asman. [rls,yas]
