SULUHRIAU, Kuala Lumpur – Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, memimpin unjuk rasa di kawasan pemerintahan Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia, memprotes keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui status Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Ini merupakan unjuk rasa ketiga dalam tiga pekan terakhir di sana. Dalam orasinya, Jumat (22/12/2017).

Najib mengatakan,”Ya, saya diterima di Gedung Putih. Ya, saya kenal Trump. Tapi berdasarkan prinsip, saya tidak akan pernah menyerahkan keyakinan Islam saya.”

Najib pernah bertemu Trump pada September di Gedung Putih dan menemaninya bermain golf.

Baca: Trump Ancam Potong Dana Bantuan Jelang Voting Status Yerusalem
 
Dalam orasi ini, Najib juga mengatakan,”Kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan sehingga suatu saat nanti tanah Kota Yerusalem bakal menjadi milik bangsa Palestina dan umat Islam.” Dia menegaskan,”Kita tidak ingin wilayah Palestina mengecil. Kita ingin Palestina berdaulat dan berwibawa.”

Najib juga mengangkat isu peran penting Malaysia pada pentas dunia pada unjuk rasa ini. Menurut dia, Malaysia tidak pernah tunduk kepada negara superpower seperti AS. “Kita tidak pernah meminjam uang ke AS. Sebaliknya, AS telah meminta kita untuk membeli pesawat-pesawat buatan mereka.”

Acara unjuk rasa ini sedianya juga akan menghadirkan tokoh oposisi yaitu Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam SeMalaysia. Ini akan membuat Hadi dan Najib menjadi bintang dalam unjuk rasa ini. Namun, Hadi tidak hadir dan diwakili anaknya yaitu Khalil Abdul Hadi, ketua sayap pemuda PAS. Sebuah spanduk besar dengan wajah Najib dan Hadi terpasang di sekitar arena unjuk rasa dan bertuliskan “Solidaritas untuk Selamatkan Yerusalem.”

Mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, muncul di arena unjuk rasa yang berloksi di Masjid Putra. Mahathir saat ini merupakan salah satu tokoh oposisi dengan partainya Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Dia muncul, menurut pengurus partai itu, karena ingin menunjukkan dukungan kepada perjuangan Palestina meskipun berbeda pandangan dengan Najib soal urusan politik domestik. Najib adalah menteri pertahanan Malaysia saat Mahathir sebagai perdana menteri.

Sebelumnya, pejabat senior pemerintah Malaysia mengatakan siap mengirimkan pasukan negara itu ke daerah konflik di Palestina untuk membantu misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam sidang umum istimewa PBB pada Kamis, 21 Desember 2017, 128 negara mendukung resolusi mengenai status Kota Yerusalem yang tidak berubah. Sembilan negara menolak, 35 negara abstain dan 21 negara absen dari sidang. Resolusibesutan Mesir ini menyatakan status Kota Yerusalem tidak boleh diubah begitu juga dengan komposisi demografinya.

Sumber: Tempo.co | Editor: Jandri