SULUHRIAU, Pekanbaru- Anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus mengatakan, tahun 2018 mendatang, ada sejumlah pembangunan dan penanganan harus didapat dana dari pusat, terutama untuk penanganan abrasi.

Hal itu dikatakan Intsiawati Ayus dalam salah satu pertemuan baru-baru ini. Senator asal Riau akrab disapa Iin ini, menegaskan sangat siap terus berjuang untuk membantu daerah dengan memperjuangkan anggaran APBN.

Dikatakan Intsiawati Ayus (IA), daerah membutuhkan dana APBN, untuk pembangunan daerah, karena APBD tidak akan pernah cukup kebutuhan pembangunan daerah, terutama infrastruktur.

Ada pekerjaan yang tertunda katanya yang akan dikerjakan 2018 ini, seperti masalah komplik lahan dan infrastruktur. Dan tak kalah mendesak adalah masalah penanganan abrasi di beberapa daerah di Riau ini, terutama di wilayah pesisir.

Mengenai Abrasi, ini sunggug masalah harus mendapat perhatian dari pusat. Abrasi boleh dibilang sudah sadis, tebing-tebing sungai dan laut itu menagis.

Seperti di wilayah Inhu dan Inhil yang jika tidak dipedulikan, jalan Inhu-Inhil akan putus. "Ini perlu koorinasi dengan pemerintah daerah, karena ruang saya terhukum dengan ruang legislatif," katanya.

Soal penanganan infrastruktur dan abrasi pantai, sebenarnya sudah diupayakan dengan mendatangkan pihak berkompten dari pusat ke Meranti, yang dijembatani Intsiawati Ayus.

Setahun lalu kata Iin ia membawa empat Kementerian ke Meranti untuk mengatasi abrasi, mulai pihak kementerian keuangan, kelautan, KLHK dan Kemendagri.

Utusan kementerian ini  dibawa ke desa, namun sayang saat itu kepala daerah tidak hadir, hanya wakil bupati dan kepala desa, sehingga program ini katanya tidak jalan.
"Padahal abrasi dahsyat ada yang sudah 30 meter dan ada 90 meter. Ini tidak akan teratasi hanya dengan dana APBD," katanya.

Sayanyanya lagi, tindak lanjut juga tidak ada dari kepala daerah. Kata Intsiawati Ayus, tidak ada proposal masuk ke pihaknya. Ia engatakan, asalkan proposal itu detil, bukan sekedar narasi akan diperjuangka. "Kampar rajin masuk proposal, kita bantu dan dapat bantuan" katanya.

Menurutnya, daerah harus mengejar APBN, karena APBD tidak sanggup untuk membangun daerah dengan kebutuhan dana yang sangat besar. "Jadi silahkan daerah masukkan propsal ke kita, jangan dianggap terlalu birokrasi, tidak ada itu, coba saja," pungkasnya. [has]