SULUHRIAU, Meranti- Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya APBD Meranti Tahun 2018 disahkan sebesar Rp1,178 triliun. Pengesahan melalui rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti yang dilangsungkan Kamis, (30/11/2017) malam.

Rapat pengesahan Ranperda APBD Meranti Tahun 2018, dihadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua Muzamil, Wakil Ketua Taufikurahman, Sekretaris Daerah Yulian Norwis SE MM, segenap anggota DPRD Meranti, Para Asisten Sekda, Kepala Dinas/Badan/Bagian Dilingkungan Pemkab. Meranti, Tokoh Agama/Masyarakat/Adat.

Pengesahan APBD Meranti Tahun 2018 ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si dan Ketua DPRD H. Fauzy Hasan mewakili Legislatif yang dilanjutkan dengan penyerahan.

Sebelumnya juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Meranti Yetri Handayani, menyampaikan Laporan Banggar yang merupakan hasil dari pembahasan Nota Keuangan RAPBD 2018 yang telah disampaikan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si beberapa waktu lalu. Yang telah pula dilakukan pembahasan antara Banggar DPRD dengan Tim TAPD Pemerintah Daerah dan rapat kerja antara komisi dengan OPD terkait program-program strategis yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut akhirnya rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyetujui dan mengesahkan Ranperda RAPBD Kepualaun Meranti Tahun 2018.

Adapun APBD 2018 sebsar Rp1,178 triliun terdiri dari pendapatan pendapatan asli daerah (PAD) Rp81 miliar lebih, dana Perimbangan Rp852 miliar lebih, lain lain pendapatan daerah yang sah Rp244 miliar lebih.

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, Belanja Tidak Langsung sebesar 540 miliar lebih, Belanja Langsung Rp500 miliar lebih. Jumlah Total Rp1,130 triliun lebih, surplus sebesar Rp47 miliar lebih.

Pembiayaan dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp15 miliar, sehingga terjadi SILPA direcanakan Rp62 miliar lebih.

Dalam sambutan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kepulauan Meranti yang telah berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengesahan RAPBD Meranti Tahun 2018. Ia berharap apa yang telah ditetapkan itu mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

"Proporsi APBD 2018 yang telah disampaikan pimpinan Dewan terkait sub belanja tidak langsung sebesar 47,8 persen, dan belanja tidak langsung yang berdampak pada masyarakat sebesar 52 persen. Menunjukan bahwa postur APBD Kepulauan Meranti tergolong sehat.

"Postur APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong dalam APBD yang sehat dan tampak keberpihakan terhadap kepentingan masyatakat," ujar Bupati.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H Irwan M.Si, menegaskan, demi mendongkrak penerimaan daerah (PAD) mengingatkan Kepala OPD khususnya pada bagian penerimaan daerah mengintensifkan seluruh sumber pendapatan yang ada sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Ia juga mengingatkan pengeluaran belanja selalu berpedoman pada prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis serta sesuai ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku.

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaa keuangan daerah dan Permendagri No 13 tahun 1996 Tentang Pedoman Keuangan Daerah, Perda APBD Kepulauan Meranti ini akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
Diharapkan awal tahun 2018 APBD Kepulauan Meranti dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. [raf]