SULUHRIAU, Meranti- Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Pada kesempatan itu ia menekankan rencana program yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disinergikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat, Aula Afifa Sport, Selatpanjang, Kamis (23/11/2017).

Turut hadir Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, Kapolres Meranti AKBP. La Ode Proyek, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman,  Kepala Bapeda Meranti Makmun Murod, Suprayitno Kasubdit Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Supriyadi Sekretaris Bapeda Provinsi Riau, Asisten Sekda, Kepala Dinas/Badan Bagian Dilingkungan Pemkab. Meranti, Stakeholder Para Camat, Tokoh Masyarakat/Agama/Pemuda, Perbankan dan pihak swasta.

Dalam kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi amanat Permendagri tentang tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah itu dan tersusunya dokumen perencanaan akhir RPJMD Perubahan untuk dilakukan penyempurnaan sebelum diajukan sebagai Ranperda RPJMD 2016-2021.

Dikatakan Wakil Bupati harus menghasilkan rencana program yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan disinergikan dengan visi misi dan program Kepala Daerah dalam menggesa pembangunan di Kepulauan Meranti.

Oleh karena itu ia mengintruksikan semua Kepala OPD dan perangkat daerah untuk melihat kondisi real yang ada dimasyarakat dan memahami apa keinginan dari Kepala Daerah yang juga merupakan proyeksi dari keinginan masyarakat itu sendiri.

"sering seringlah turun ke Kampung jangan hanya mau keluar kota saja, jangan hanya menunggu usulan Kecamatan," ujar Wakil Bupati.

Menurutnya Kepala OPD harus melihat langsung kondisi real yang ada dimasyarakat jangan hanya bisa menyusun program diatas meja, selain itu juga harus mampu memahami keinginan yang tersirat dan tersurat dari Kepala Daerah yang didukung oleh semua potensi dan sumberdaya yang ada sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan.

Dan yang tak kalah penting demi sejalannya antara program Daerah, Provinsi dan Pusat semua program yang disusun harus disinergikan sehingga memudahkan dalam pengusulan anggaran pembangunan.

"Ini bentuk sinkronisasi perencanaan daerah, provinsi dan pusat jangan sampai program pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," papar Wakil Bupati.

Iapun berharap kepada seluruh OPD jangan lalai dalam menyusun program pembangunan sehingga anggaran yang dibelanjakan tidak sia-sia.

Pada kesempatan itu, dihadapan perwakilan Bapeda Provinsi Riau dan Kementrian Dalam Negeri, Wakil Bupati H. Said Hasyim meminta agar Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat lebih peduli terhadap Meranti. Sebagai Kabupaten termuda dan terluar di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Riau, sayangnya kurang diperhatikan.

"Meranti penyumbang Indek kemiskinan tertinggi di Riau, jika ingin menekan itu harusnya Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang lebih untuk Meranti, namun pada kenyataanya justru terbalik alokasi anggaran Provinsi untuk Meranti lebih kecil dibanding Kabupaten Kota lainnya," jelas Wakil Bupati.

Begitu juga menyangkut alokasi dana APBN. Kepulauan Meranti yang berada dalam kawasan strategis Internasional yang memiliki garis pantai lebih dari 100 KM yang jika dibanding dengan negara tetangga Malaysia, Singapura seperti siang dan malam.

"Harusnya sesuai nawacita Presiden Jokowi yang fokus pada pembangunan daerah terluar, Meranti mendapat perhatian lebih dari daerah lainnya di Indonesia. Meranti berada dalam jalur Selat Malaka setiap harinya dilalui 500 kapal yang lalu lalang didepan mata serta memiliki garis pantai lebih dari 100 KM. Jika terjadi gangguang luar Meranti yang pertama menghadapi, jadi tolong diperhatikan," harap Wakil Bupati.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai baik. Dibuktikan dengan diraihnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP


Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh Pemda dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sudah mulai baik. Dibuktikan dengan diraihnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B dari sebelumnya hanya mendapat nilai D.

Selain itu Meranti merupakan satunya Pemda yang menyerahkan laporan SPIP Level 3.

"Itu artinya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kita sudah tersusun dengan baik," jelasnya.

Iapun meminta Kepala OPD untuk memahami benar dan bisa menjelaskan secara detil terkait program yang dilaksanakan dan jangan hanya diserahkan kepada Subag Program.

"kepala OPD harus bisa menjelaskan program secara detail jangan hanya diketahui Subag Perencanaan saja, Ini tuntutan pemerintah kalau tidak kita bisa tertinggal, dan kalau tidak mampu silahkan angkat 'Bendera Putih' sebelum diturunkan," tegas Wakil Bupati. [raf]