SULUHRIAU, Pekanbaru- Legislatif dan eksekutif Pemko  Pekanbaru menandatangani Nota Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan 2017 sebesar Rp2,624 triliun.

Penandatanganan KUA PPAS APBD-P ini dlakukan di ruang rapat paripurna DPRD Pekanbaru, Senin (24/9/2017) antara pimpinan DPRD dan Walikota Pekanbaru Firdaus, MT disaksikan Wakil Walikota dan Sekko Pekanbaru.

Semuala penandatanganan ini dijadwalkan pukul 13.00 WIB di Hotel Premier, namun molor, akhirnya dipindah ke ruang paripurna DPRD.

Acara penandatanganan KUA PPAS ini diawali dengan sambutan Ketua DPRD Sahril (bukan rapat paripurna-red).

Sahril dalam kesempatan itu mengatakan, penyusunan RAPBD P telah berpedoman pada Permendagri nomor 109 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017.

"Sesuai KUPA dan PPAS APBD P Pekanbaru 2017 yang baru saja kita sepakati, RAPBD, Pekanbaru tahun 2017 diperkirakan sekitar Rp2,624 triliun," ujar Sahril.

Besaran APBD-P Rp 2,604 triliun itu terdiri dari  belanja tidak langsung Rp 1,052 triliun, belanja langsung Rp 1,550 triliun.

Terdiri dari penerimaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp19,679 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp21.957 miliar.

Bila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2017 terjadi kenaikan Rp141,432 miliar atau naik 5,70 persen.

Sahril berharap APBD-P Tahun 2017 Pekanbaru ini dapat dilaksanakan secara maksimal terutama kegiatan yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat, meskipun dalam situasi perekonomian nasional yang saat ini belum memuaskan.

Sementra itu, Walikota Pekanbaru menyampaikan menyampaikan ucapan terimakasih kepada TAPD dan Banggar DPRD Pekanbaru yang telah bekerja secara maksimal sehingga RAPBD-P bisa disepakati bersama.

"Alhamdulillah hari ini Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD ekanbaru tahun 2017 telah dapat kita sepakati bersama. Hal ini tentu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras kita bersama," katanya.

Ia berharap, agar kesepakatan ini berlanjut hingga persetujuan Perda APBD-P tahun 2017. [chr]