SULUHRIAU, Pekanbaru- Banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Riau. Namun bagi hasil pajaknya tidak dinikmati pemerintah provinsi dan masyarakat riau sebab tidak kantor pusat perusahaan tidak berada di Provinsi Riau.


Sebenarnya ini potensi besar pemasukan daerah melalui sektor pajak. Namun karena perusahaan PKS umumnya tidak berkantor di riau sehingga tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) Riau.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku, Pemrov Riau terus mendorong pemerintah pusat menyiapkan regulasi khusus mengenai hal tersebut, tujuannya agar perusahaan-perusahaan di Riau yang terkena dampak pembayaran pajak sesuai aturan.

Hal tersebut dibenarkan kepala kantor Dirjend Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Jatnika. Menurutnya, bagi kementerian keuangan, penagihan pajak dilakukan atas alamat kantor perusahaan, apalagi penerimaan negara terhadap pajak seluruhnya disetorkan terlebih dahulu ke kas negara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ghazali Abbas dan tim penyusun RUU, pajak penghasilan mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan pemerintah daerah bahwa banyak perusahaan yang beroperasi di daerah, tetapi tidak memiliki NPWP daerah, karena berkantor pusat di Jakarta atau daerah lain.

Kondisi tersebut sangat merugikan daerah, karena berdampak pada hilangnya bagi hasil pajak, sehingga dpd ri akan mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem npwp lokal bagi perusahaan yang operasi kerjanya ada di daerah. [slt]