SULUHRIAU, Jakarta - Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan resolusi produk sawit. Resolusi tersebut menyoroti produk kelapa sawit dari Indonesia yang dituduh menyebabkan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Padahal Indonesia sendiri memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), yang merupakan standarisasi produk kelapa sawit agar tidak menimbulkan hal-hal negatif. Di dalam ISPO tersebut diatur mengenai prosedur teknis mulai dari pembukaan lahan baru yang tidak BOLEHdengan melakukan pembakaran hutan hingga aturan terperinci mengenai jenis lahan yang boleh digunakan.

Namun menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, resolusi kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Parlemen UE bernuansa politis. Sehingga standar apapun yang diterapkan oleh Indonesia akan akan kembali dimentahkan.

"ISPO adalah standar yang dilakukan secara mandatori oleh pemerintah Indonesia. Jika kita menerapkan ISPO 100%, Eropa belum tentu mengakui itu. Mereka punya standar sendiri. Jadi bahwa isu sustainability itu sebenarnya omong kosong, buktinya kita sudah ISPO mereka enggak mau terima," tuturnya dilansir detikFinance, Minggu (16/4/2017).

Joko mencurigai, bahwa keputusan Parlemen UE tersebut didasari perang dagang. Sebab produk minyak dari kelapa sawit dianggap sebagai pesaing minyak nabati rapeseed yang diproduksi Eropa.

"Beberapa negara di Eropa itu ingin pakai rapeseed, itu kebanyakan dari Perancis. Kalau sawit masuk mereka kalah siang, karena cost efisiensinya jauh. Kalau sawit masuk sebagai biodiesel mereka kelabakan," imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya mendukung pemerintah untuk melakukan perlawanan atas keputusan resolusi tersebut. Sebab alasan yang digunakan untuk menghalangi salah satu komoditas unggulan Indonesia itu tidak mendasar.

"Kalau alasannya deforestasi itu yang mana, di mana, kapan? harus jelas. Ini hanya karena kelapa sawit itu jauh lebih efisien. Tapi tidak bisa tumbuh di Eropa, mereka hanya punya rapeseed," tukasnya. (dtf)