SULUHRIAU, Jakarta - KPK berkomitmen memberantas korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Namun kapasitas KPK yang terkadang tidak bisa menjangkau hingga wilayah pelosok mesti didukung jajaran kepolisian dan kejaksaan yang telah eksis hingga daerah.

Meski demikian, jajaran kepolisian dan kejaksaan di daerah seringkali kerepotan dalam aspek dalam penanganan kasus korupsi. Untuk itu, KPK menawarkan bantuan dalam kapasitas tertentu seperti bantuan ahli hingga penghitungan kerugian keuangan negara.

"Bantuan-bantuan teknis, sering teman-teman di daerah menghadapi kendala pada saat ingin membawa kasus ke persidangan. Menghadapi kendala penghitungan kerugian negara belum tuntas dan ahli belum tersedia. Nah ini pihak pertama, KPK dalam hal ini bisa membantu itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Rupatama Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Bahkan, menurut Agus, KPK siap mengirimkan bantuan ke daerah untuk membantu jajaran Korps Adhyaksa dan Korps Bhayangkara.

Sebelumnya, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Melalui MoU itu, pertukaran data dan informasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Agus menyebut peningkatan kapasitas diperlukan bagi 3 lembaga penegak hukum itu. Salah satu cara yang akan ditempuh yaitu berupa pelatihan bersama.

"Capacity building di sini bisa latihan bersama, mengirimkan orang untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi itu sifatnya bukan hanya di dalam negeri," ucap Agus. (dtk)