Kamis, 01 Oktober 2026 Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bekuk Pengedar 122 Pil Ekstasi di Parkiran Hotel | Terungkap Dalam Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Suhardiman Bahas Land Cruiser Jelang Penetapan Sekda | Inflasi Riau September 2026 2,79 Persen, Dipicu Perawatan Pribadi dan Transportasi | Evaluasi Tarif Paten dan Hak Cipta, Kanwil Kemenkum Riau Dukung Layanan KI Lebih Inklusif | Kanwil Kemenkum Riau Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pekanbaru | Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasula, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Pidato Kebangsaan Via Virtual
 
 
☰ Peristiwa
Selaraskan Tupoksi OPD, Pemkab Meranti Gelar Rakor Forum OPD
Senin, 13 Maret 2017 - 14:04:32 WIB

SULUHRIAU- Selatpanjang- Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim membuka rapat koordinasi Forum Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Meranti 2017, kegiatan dalam rangka penyelarasan program sesuai Tupoksi OPD berdasarkan usulan Musrenbang Kecamatan itu, dipusatkan di Hall Afifa Sport, Selatpanjang, Senin (13/3).

Turut hadir dalam kesempatan itu diantaranya Ketua DPRD diwakili Edi Masyudi, Plt. Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Meranti Drs. Makmun Murod Msi, Kepala SKPD, Camat dan Lurah Se-Kabupaten Meranti, tokoh masyarakat/agama/adat, Ketua Partai, Ketua KNPI, serta Ormas lainnya, pengusaha dan oerwakilan Akademisi Perguruan Tinggi.

Seperti dijelaskan Kepala Bappeda Meranti Drs. Makmun Murod, M.Si, kegiatan Forum Perangkat Daerah yang digelar ini merupakan amanat Peraturan Kemendagri No. 54 Tahun 2010 sekaligus merupakan tindak lanjut Musrenbang Kecamatan yang melibatkan semua komponen dan Stakeholders yang berlangsung tanggal 6-17 February 2017 lalu. "Kegiatan ini untuk memantapkan usulan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang, diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengakomodasi usulan Kecamatan dan pokok fikiran DPRD kedalam Rancangan Pembangunan Daerah," jelas Kepala Bappeda.

Dalam Rakor ini akan dilakukan penyelarasan sesua Tugas dan Fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah berdasar usulan Kecamatan, Penajaman Indikator dan Target, Penyelarasan Program Perangkat Daerah dalam Rangka Sinkronisasi dan Optimalisasi Target, serta Penyesuaian Pendanaan sesuai Pagu di SKPD.

Dan yang tak kalah penting dikatakan Ka. Bappeda adalah dalam rangka uji publik secara langsung dengan mendengarkan masukan para tokoh masyarakat dan pihak lainnya yang secara tidak langsung memperoleh dampak dari pembangunan.

"Dengan diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah ini tersusun dokumen rancangan rncana kerja perangkat daerah yang akan dituangkan dalam rancangan pembangunan tahun 2018," paparnya lagi.

Mewakil Wakil Rakyat di DPRD Meranti Edi Masyudi menegaskan usulan dari masing-masing Kecamatan dapat diakomodir dengan baik, meskipun disadari kondisi ekonomi Meranti saat ini dalam keadaan krisisi. "Kami harapkan usulan Kecamatan benar-benar dapat terakomodir," harapnya.

Menyikapi kagiatan Forum OPD kali ini, Wakil Bupati H. Said Hasyim menegaskan, usulan program strategis dari Kecamatan dapat dibahas sebaik-baiknya, karena masyarakat menanti gebrakan dari Pemerintah Daerah terkait pembangunan yang dilaksanakan. "Masyarakat menanti kita (Pemda.red), untuk berbuat yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi," ujar Wakil Bupati.

Agar hal itu tepat sasaran, Wakil Bupati H. Said Hasyim meminta Kepala SKPD dapat turun kemasyarakat agar mengetahui benar kondisi di desa dan program kerja yang disusun mengena pada kepentingan masyarakat. "Bila perlu tinggal dikampung berdialog langsung dengan masyarakat, pejabat jangan hanya bisa menghadiri undangan Pusat, agar sinkron apa yang diusulkan masyarakat dengan apa yang dikerjakan," pinta Wabup.

Agar pembangunan di Kabupaten Meranti berjalan dengan baik ditengah kondisi anggaran minim saat ini, Wakil Bupati menghimbau Kepala SKPD lebih gencar meraih dana APBD Provinsi dan APBN sebesar-besarnya dan ini masuk dalam indikator keberhasilan sebuah SKPD.

"Yang terpenting juga OPD harus bisa mendapatkan dana APBN sebesar-besarnya guna menutupi kekurangan APBD kita, dana APBN itu adalah miliki kita dan untuk kita juga, namun untuk meraihnya dibutuhkan perencanaan yang matang dari SKPD sehingga mampu meyakinkan Pemerintah Pusat," jelas Wabup.

"Yang terpenting juga OPD harus bisa mendapat dana APBN sebesar-besarnya, kekurangannya baru ditutup APBD Kabupaten, karena dana APBN adalah milik kita dan untuk kita juga, tapi semua tergantung perencanaan kita guna meyakinkan Pemerintah Provinsi dan Pusat,"paparnya.

Wakil Bupati menekankan, jangan sampai anggaran dinas hanya habis untuk perjalanan dinas saja, tapi harus memberikan arti bagi masyarakat, keberhasilan sebuah OPD menurutnya bukan saja diukur dari kelulusan SKPD tetapi bagaimana Kepala SKPD mampu menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dan keberhasilan meraih dana pusat.

Wakil Bupati meminta permasalahan kebutuhan dasar masyarakat dapat dituntaskan, seperti lapangan kerja guna menekan kemiskinan, Elektrifikasi, Air Bersih serta daya dukung ekonomi yang masih lemah. Selain itu juga memberikan nilai tambah hasil alam Meranti seperti Sagu, Kelapa dan lain sebagainya.

Masalah Meranti yang masih menjadi daerah terisolir seperti dikatakan Wakil Bupati, diharapkan dapat tuntas tahun ini seiring tuntasnya pengerjaan jalan Air Mabuk-Lalang. Dan ditahun ini juga dibangun jalan Pulau Padang-Meranti Bunting, serta jalan-jalan di Pulau Rangsang, termasuk jalan di Tebing Tinggi.

"Kita juga harus bisa mengupayakan mencari solusi nilai tambah (added Value) hasil alam Meranti seperti  Sagu, Kelapa dan lain sebagainya,"ujar Wakil Bupati.

Akhir kata melalui kegiatan itu, Wakil Bupati berharap seluruh usulan kegiatan strategis masyarakat mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dapat diakomodir dengan baik, sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (raf)




 
Berita Lainnya :
  • Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bekuk Pengedar 122 Pil Ekstasi di Parkiran Hotel
  • Terungkap Dalam Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Suhardiman Bahas Land Cruiser Jelang Penetapan Sekda
  • Inflasi Riau September 2026 2,79 Persen, Dipicu Perawatan Pribadi dan Transportasi
  • Evaluasi Tarif Paten dan Hak Cipta, Kanwil Kemenkum Riau Dukung Layanan KI Lebih Inklusif
  • Kanwil Kemenkum Riau Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bekuk Pengedar 122 Pil Ekstasi di Parkiran Hotel
    02 Terungkap Dalam Sidang Tipikor, Saksi Ungkap Suhardiman Bahas Land Cruiser Jelang Penetapan Sekda
    03 Inflasi Riau September 2026 2,79 Persen, Dipicu Perawatan Pribadi dan Transportasi
    04 Evaluasi Tarif Paten dan Hak Cipta, Kanwil Kemenkum Riau Dukung Layanan KI Lebih Inklusif
    05 Kanwil Kemenkum Riau Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan di Rutan Pekanbaru
    06 Usai Upacara Hari Kesaktian Pancasula, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Pidato Kebangsaan Via Virtual
    07 Prabowo Lantik Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Bergeser ke KSP, Ini Daftar Lengkap Posisi Pejabat
    08 Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila, Kapolres Kampar Tegaskan Pancasila Kompas Pengabdian
    09 Komjen Pol Suyudi Ario Seto Segera Gantikan Listyo Sigit Jadi Kapolri
    10 Usai Komisi XIII DPR, 10 Bangunan Bak 'Apartemen Mewah' di Lapas Cibinong Dibongkar
    11 Bayi Gajah Jantan Lisa Lahir di Tesso Nilo, Diberi Nama Ganesha oleh Titiek Soeharto
    12 Kembangkan Kasus IRT, Polres Kampar Tangkap Pria Simpan 7 Paket Sabu
    13 Kanwil Kemenkum Riau Raih Nilai 100 pada Verifikasi Rencana Aksi Program KI Triwulan III 2026
    14 Dorong Penguatan SIKIDA, Kanwil Kemenkum Riau Koordinasi dengan Pusdatin Kemenkum
    15 Fasilitasi Ranperda Pemajuan Kebudayaan, Kemenkum Riau Perkuat Keselarasan Regulasi Meranti
    16 Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Kanwil Kemenkum Riau Bahas Ranperda Kuantan Singingi
    17 Bidik Pasar Malaysia, KADIN dan Bea Cukai Siapkan Skema Bersama untuk Ekspor UMKM Dumai
    18 RT di Tapung Hulu Ditangkap Jual Sabu, 1,57 Gram Diamankan
    19 Perkuat Koordinasi Kelembagaan, KPU dan Kejati Riau Teken Perjanjian Kerja Sama
    20 Petakan Isu Hukum Berbasis Data, Kanwil Kemenkum Riau Libatkan Lintas Instansi
    21 Kanwil Kemenkum Riau Bahas Strategi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum
    22 63 Pejabat Pemko Pekanbaru Berganti Posisi, Berikut Nama dan Jabatannya
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat