SULUHRIAU- New York - Dua dari 11 warga Malaysia yang kini ada di Korea Utara (Korut) bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memastikan akan membantu pemulangan kedua warga Malaysia itu.

Dituturkan seorang sumber PBB di New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir kantor berita Malaysia, Bernama, dilansir detikcom, Rabu (8/3/2017), dua stafnya yang kini ada di Korut itu berjenis kelamin wanita dan berusia 30-an tahun. Identitas keduanya tidak disebutkan oleh sumber ini.

Kedua staf PBB itu langsung dihubungi sesaat setelah otoritas Korut mengumumkan larangan sementara bagi seluruh warga Malaysia untuk meninggalkan wilayahnya pada Selasa (7/3) waktu setempat. Keduanya dipastikan dalam kondisi aman.

"Keduanya aman. Mereka bukan pejabat maupun staf Kedutaan Besar Malaysia. Mereka adalah staf kami (PBB) yang dikirimkan ke Korea Utara untuk menghadiri pelatihan terkait Program Pangan Dunia (WFP)," terang sumber itu.

Ditambahkan sumber itu, PBB akan mengirimkan langsung seorang perwakilannya ke PBB untuk memuluskan proses pengeluaran dua wanita Malaysia itu dari Korut, sesegera mungkin. Otoritas Malaysia sebelumnya menyebut ada 11 warganya di Korut saat ini. Selain dua staf PBB itu, terdapat juga tiga staf diplomatik dan enam anggota keluarganya.

Larangan sementara untuk warga Malaysia ini diumumkan Korut setelah Duta Besar Korut Kang Chol meninggalkan Malaysia usai dinyatakan persona non grata. Dubes Korut diusir karena tak meminta maaf atas tudingan keras terkait penyelidikan kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korut Kim Jong-Un. Melalui kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), otoritas Korut menegaskan, larangan itu akan berlaku hingga kasus Jong-Nam diselesaikan dengan baik dan keselamatan warga Korut di Malaysia terjamin.

Dalam pernyataannya ini, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebut aksi Korut itu sebagai penyanderaan yang mengabaikan hukum internasional dan norma diplomatik. PM Najib juga menegaskan bahwa pembebasan seluruh warga Malaysia dari Korut menjadi prioritas utamanya.

"Harapan kami adalah resolusi secepatnya. Saya menyerukan kepada pemimpin Korea Utara untuk segera mengizinkan warga negara kami untuk pergi, demi menghindari meluasnya konflik," ucap PM Najib dalam pernyataannya pada Selasa (7/3).

Sumber: detik,com