SULUHRIAU, Pekanbaru- Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) mengkritisi izin impor komoditi pangan, khususnya beras yang diberikan pemerintah walaupun tujuannya menjaga stok.

Apalagi sangat merugikan petani, Bagi KPPU impor komoditi pangan tanpa memperbaiki sistem distribusi ke masyarakat tidak akan mampu meredam potensi gejolak harga.

Hal itu dikatakan Ketua KPPU Kantor Perwakilan Batam Lukman Sungkar baru-baru ini di Pekanbaru. Menurutnya, hampir setiap tahun, pemerintah berhadapan dengan masalah di sektor hulu dan hilir pangan yang selalu berujung pada minimnya pasokan mengakibatkan harga melambung tinggi di masyarakat.

KPPU menjadikan sektor pangan menjadi salah satu dari lima sektor prioritas yang secara spesifik diawasi, terjadi tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dilarang undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Lukman menambahkan, dalam perspektif persaingan usaha yang sehat, bila jauh dicermati business process dari produksi sampai di konsumen, maka terlihat kondisi yang oligopoli.

Lukman nemabahkan,  agar praktek ogilopoli tidak terjadi, maka perlu dilakukan antisipasi dan kppu telah menyiapkan langkah strategis berupa kebijakan, tindakan dan menurunkan tim yang akan terjun langsung ke lapangan untuk mencegah terjadinya kartel dan potensi permainan harga. (slt)