SULUHRIAU, Pekanbaru-Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Pemko Pekanbaru Dituntu memenuhi standar pelayanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lelang proyek pemerintah.

Ada 17 item standarisasi yang telah ditetapkan oleh Komisi KPK terkait hal ini. Namun, saat ini Pemko sudah memenuhi item 7 standar itu.

Tujuh standar tersebut standar kebijakan layanan, pengorganisasian layanan, pengelolaan perubahan layanan, pengelolaan kapasitas layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan pengelolaan pendukung layanan.

Menurut Kabag LPSE dan ULP Pekanbaru, Rizal Jumat (24/2/2017), standarisasi ini sejalan dengan rencana aksi dari KPK tahun 2016 dan 2017.

Dikatakan, layanan LPSE salah satu bagian aksi KPK. Ada standar B03, harus terpenuhi ada empat standar di Bulan Maret. Kemudian di B09 ada enam standar, dan B12 ada sembilan standar yang harus dipenuhi oleh LPSE Pekanbaru.

"Sampai hari ini kita sudah memenuhi tujuh sandar, dan baru beberapa hari lalu kita jemput sertifikatnya dari LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia), berkaitan hal ini," katanya.

Rizal yang juga mantan Kabag Humas Pemko Pekanbaru ini menambahkan, tahun 2017 ditargetkan memenuhi minimal 15 dari 17 standar yang telah ditetapkan. (yas)