JAKARTA, Suluhriau- Gubenur Riau (Gubri) Arsyadjulinadi Rachman dan sejumlah Bupati di Riau mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas), bersama Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Senin (23/1/2017).

Rapat yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, Bupati dan Walikota di 9 Provinsi Se-Indonesia itu dalam rangka mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) di Tahun 2017, khususnya didaerah-daerah yang rutin terjadi Karlahut dan bencana asap.

Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut), yang tak henti terjadi di Indonesia menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo, agar Karlahut yang dapat menimbulkan bencana asap di Indonesia tidak terjadi lagi. Presiden RI Joko Widodo memanggil Gubernur di 9 Provinsi tanpa boleh diwakilkan yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Papua. Berikut Kepala Daerah Bupati dan Waikota diwilayah Provinsi tersebut.

Untuk Provinsi Riau diikuti oleh Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Meranti, Walikota Dumai, Bupati Kampar, Bupati Rohil, Bupati Kuansing, dan Bupati Rohul.

Keinginan dari Presiden RI Joko Widodo, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya Karlahut dan bencana asap di Indonesia, sejalan denga keinginan Pemkab. Meranti untuk itu Bupati Irwan yang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Meranti Drs. Edi Afrizal memenuhi panggilan Presiden untuk mengikuti Rakor bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya.

Salah satu Bupati yang hadir, Drs. H. Irwan, M.Si dari Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku ingin menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa Pemda Kabupaten Meranti komit dan serius dalam mengantisipasi masalah Karlahut.

Namun untuk mencegah terjadinya Karlahut di Meranti menurut Bupati, bukan perkara yang mudah kawasan hutan gambut dan medan yang berat menjadi kendala utama.

Seperti diketahui 85 persen dari kawasan hutan dan perkebunan di Meranti memiliki struktur tanah gambut yang mencapai kedalaman 7 meter. Sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan, hal itu semakin diperparah dengan sulitnya  sumber air, keterbatasan personil, peralatan dan transportasi darat, laut dan dukungan udara untuk mengcover seluruh kawasan tersebut.

Dalam Rakornas tersebut Bupati berharap, Kabupaten Meranti mendapat perhatian dan bantuan pusat untuk mengatasi Karlahut yang terjadi di Meranti. Semoga dengan adanya bantuan itu dapat mengoptimalkan upaya antisipasi dan penanggulangan Karlahut yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini BPBD Meranti, BLH dan Kehutanan serta lembaga sosial masyarakat peduli api.

"Harapan kita dari perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pusat dapat mengoptimalkan operasional dilapangan, semoga Indonesia kedepan khususnya Provinsi Riau, Kabupaten Meranti dapat terbebas dari Karlahut dan bencana asap," ujar Bupati.

Sekedar informasi, Kabupaten Meranti sangat komit dan serius menyikapi masalah Karlahut dan bencana asap. Berbagai upayapun dilakukan mulai dari mengerahkan seluruh personil yang ada TNI/Polri dibawah koordinasi BPBD Meranti, membentuk kelompok masyarakat peduli api hingga kerjasama dengan perusahaan dan swasta yang beroperasi diwilayah Meranti.

Alhasil ditahun 2016 lalu, Meranti berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan (Karlahut) mencapai 70-80 persen, dan Pemda Meranti dalam hal ini BPBD Meranti meraih 2 penghargaan dari Gubernur Riau.

Adapun upaya yang dilakukan seperti dijelaskan Kelala BPBD Meranti Drs. Edi Afrizal adalah, Dengan penanganan berjenjang yang melibatkan personil mulai dari Aparatur Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Hal yang sama juga didukung oleh Kepolisian mulai dari Babinkamtibmas hingga ke Mapolres, begitu juga dari TNI mulai dari Babinsa hingga Koramil. Penanganan berjenjang ini menurut Kalaksa BPBD Meranti, Edy Afrizal sangat efektif dan efisien.

Baik TNI, Polri, Swasta dan Masyarakat berkat koordinasi intens berhasil melaksanakan peranya dengan baik. Masyarakat dengan pasukan Masyarakat Peduli Api dibawah kordinasi Badan BLH turut membantu upaya pemadaman yang dilakukan pihak BPBD, TNI dan Polri, sementara pihak perusahaan membantu dengan membangun Embung.

Dan yang tak kalah penting dikatakan Kalaksa BPBD Meranti adalah, stresing dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi tatap muka antara BPBD/TNI/Polri dngan masyarakat dan dunia usaha yang memiliki lahan. Hal ini dinilai penting karena dari data yang dihimpun dilapangan 95 pesen faktor penyebab terjadinya Karlahut adalah akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja sementara faktor alam dinilai sangat kecil. (raf)