PEKANBARU, Suluhriau- Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah tahun 2016 di Provinsi Riau masih minim.

Hal tersebut bisa berakibat pada penyaluran dana alokasi umum (DAU) ditunda pemerintah pusat. Kakantor Perwakilan BI Provinsi Riau Ismet Inono mengatakan, posisi penyerapan anggaran tahun 2016 lebih tinggi bila dibandingkan periode sama tahun lalu.

Namun, penyerapan APBD Riau sampai 14 Desember masih sebesar 56,51 persen dengan nilai Rp 5,85 triliun, yaitu relatif masih minim dibandingkan pada periode sama tahun lalu yang tercatat hanya sebesar 43,78 persen atau senilai Rp4,98 triliun bisa berakibat fatal.

Akibat rendahnya penyerapan anggaran daerah, pemerintah pusat melalui peraturan Kemenkeu No 125/PMK.07/2016 pada 16 Agustus lalu ditetapkan bahwa Pemprov Riau, Pemkab Inhil, dan Pemkab Rohul menjadi daerah yang ditunda penyaluran dana alokasi umum (DAU).

Selama ini BI telah berupaya mendorong Forkompinda Riau agar melakukan beberapa langkah dalam penyerapan anggaran daerah mulai dari penyusunan rencana penyerapan anggaran yang sinkron dengan rencana pengadaan, mengurangi pertukaran pejabat pengelola keuangan di awal tahun anggaran, komitmen bersama antara legislatif dan yudikatif terhadap pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran dan penyusunan program di daerah berpatokan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menenagah nasional (RPJMD).
 
Sementara Sekda Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya sudah berusaha meningkatkan serapan anggaran hingga 78 persen pada akhir tahun ini.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015, hanya mampu menyerap 64 persen dari total anggaran daerah senilai Rp10,7 triliun yang kemudian menjadi Rp11,4 triliun pada APBD perubahan. (las)