PEKANBARU, Suluhriau- Badan pusat statistik (BPS) menyoroti kinerja Pemrov Riau soal rendahnya penyerapan APBD. Sebab, diperkirakan baru melebihi 50 persen.

Hal tersebut dinilai sangat memprihatinkan. Sebab seharusnya penyerapan sudah lebih dari 80 persen secara keseluruhan.

Dikatakan Kepala BPS Riau Aden Gultom, keprihatinan disebabkan sudah memasuki akhir tahun. "Harusnya penyerapan anggaran daerah bisa lebih tinggi," katany Senin, (6/12/2016).

masyarakat dengan kondisi saat ini memerlukan dana karena berbagai keperluan sehingga sangat memerlukan dorongan dari pemerintah, karena itu pula seharusnya dapat didorong melalui aplikasi penggunaan dan penyerapan anggaran yang bermanfaat dan dapat terlaksana.

Minimnya penyerapan APBD terkait dengan lapangan kerja dan infrastruktur, peningkatan pelatihan masyarakat yang berpengaruh dan memiliki multiplier effect terhadap masyarakat, selanjuntnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Riau.

Pemrov Riau sudah melakukan percepatan realisasi APBD 2016 karena hingga Agustus lalu, realisasi masih 34,7 persen. Namun hasilnya tidak maksimal.

Sekda Riau Ahmad Hijazi mengakui total  APBD 2016 mencapai Rp 10,7 triliun, sejumlah instansi yang sudah ditegur untuk mengejar realisasi apbd dan mengevaluasi kinerja instansi untuk mempercepat realisasi sampai akhir tahun.

Kegiatan untuk menggerakkan percepatan realisasi anggaran pemerintah tidak hanya masalah teknis, melainkan ada hal administrasi yang juga terpaut dan harus saling berhubungan, terutama soal kesiapan dana yang akan direalisasikan serta kekuatan hukumnya. (slt)