PEKANBARU, Suluhriau- Paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah pusat sebanyak 12 jilid dinilai kuang mendapat respons pemerintah daerah (Pemda).

Sehingga, masih banyak yang berbenturan dengan peraturan daerah (perda) ang masih diterapkan pemerintah daerah. Dan kondisi ini dikeluhkan pengusaha.

Salah satu dikeluhkan adalah paket kebijakan yang berisi mengenai pemangkasan pajak penghasilan dalam dana investasi real estate. Pemda masih enggan untuk menurunkan pajak karena tak ingin kehilangan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga paket kebijakan tersebut masih banyak yang berbenturan dengan perda yang masih diterapkan pemerintah daerah. Kondisi inilah yang disayangkan pengusaha

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno.

Selama ini, pemerintah daerah banyak yang belum memahami pentingnya investasi untuk pembangunan, keadaan tersebut pun menjadi kendala bagi pengusaha untuk dapat mengembangkan usahanya di berbagai daerah.

Bahkan hal tersebut cukup menyulitkan dunia usaha untuk membuka usaha di daerah, apabila pemahaman pemerintah daerah tak kunjung ditingkatkan mengenai investasi, maka dikhawatirkan ekonomi daerah tetap akan stagnan dari tahun ke tahun.

Padahal saat ini pemerintah tengah berupaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Wijatmoko menambahkan, pemerintah pusat telah meluncurkan 13 paket kebijakan. Namun paket kebijakan tersebut tidak direspons cepat, hal tersebut menjadi penyebab utama dari mandeknya pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini berpangku terhadap anggaran pusat. (slt)