PEKANBARU, Suluhriau- Tiga dari 10 calon kepala daerah di Pekanbaru berlatar belakang guru. Namun semua berkomitmen tidak mempolitisasi guru dalam  pilkada serentak 2017.

Potensi pelanggaran pilkada pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan modus pelanggaran pemilu pada umumnya, pelanggaran yang sangat potensial terjadi adalah korupsi pilkada, baik politik uang, manipulasi penghitungan dan rekapitulasi suara, maupun penyalahgunaan sumber daya negara ,termasuk pelibatan guru yang semestinya berlaku independen.

Saat tahap kampanye sebagaimana tengah berlangsung saat ini, politisasi guru dan pejabat pemerintah lainnya sangat rawan terjadi. Namun tiga dari 10 calon kepala daerah di kota pekanbaru
berkomitmen tidak mempolitisasi guru dalam pelaksaan pilkada serentak 2017.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua PGRI Riau Syahril dan Ketua PGRI Pekanbaru, Devi Warman yang sudah mengadakan pembicaraan khusus tentang tidak melibatkan pgri dan guru dalam pelaksanaan pilkada.

Menurut Devi Warman, demi menjaga integritas pilkada, pihaknya berkomitmen untuk mendukung netralitas guru.

Komitmen sama disampaikan Irvan Herman yang juga sebagai guru yang sebelumnya tercatat sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau dengan menyatakan pasangan calon kepala daerah tidak mengganggu netralitas guru, apalagi dirinya sudah mengundurkan diri sebagai PNS. (slt)