BAGANSIAPIAPI, Suluhriau- Ketua DPRD Rohil H Nasrudin Hasan minta aparat hukum di Rohil menertibkan pungutan liar (pungli).

Ini disampaikan sehubungan adanya pengaduan Asosiasi Penambang rakyat Indonesia (APRI) ke DPRD, terkait adanya pungutan-pungutan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum polisi.

Upaya dilakukan oknum aparat itu  mempertanyakan tentang masalah izin dan disertai meminta pembiayaan.

"Dalam pembiayaan itu ada sifatnya bulanan itu yang dilaporkan kepada kita. Yang kita ketahui galian C itu sudah menjadi kewenagan Pemprov Riau, maka dari itu kita minta kepada masyarakat supaya mengurus izin pengalian C tersebut. Tentu mereka meminta rekomendasi kepada pihak pihak terkait di Rohil seperti Bapeldalda dan Bupati Rohil,"kata Ketua DPRD Rohil H Nasrudin Hasan, Rabu (12/10/2016).

Ia juga mengimbau  pemerintah kabupaten maupun Pemprov Riau supaya membantu pengurusan izin. Kalaulah mereka itu tidak ada izin kita berikan izin dan kita bantu supaya izin yang diberikan itu ada dimasukan kepada negara, dari pada mereka tidak memiliki izin tetapi ada uang untuk oknum-oknum," katanya.

Politisi partai Golkar ini menambahkan, semua pihak-pihak penegak hukum di Rohil hendaknya melihat ini sebagai himbauan dari pada masyarakat.

DPRD akan membantu orang-orang yang meminta izin itu mengawal mereka samapi kantor mana mereka perlu, karena mereka mereka itukan tidak mengerti dan bagai mana izin itu bisa keluar.

Perintah Presiden Joko Widodo katanya perlu ditindaklanjuti. Lihat saja bagaimana penertiban dilakukan di Kemenhub, Bahkan Menhub sendiri menghimbau pihak yang berwajib untuk datang kantor menteri perhubungan supaya untuk menertibkan pungli tersebut.

Biasanya kepala-kepala intitusi itu menghindar, dan saling klaim institusi mereka tidak ada masalah, institusi bersih. "Nah, masyarakat yang datang ke DPRD ini kita anjukan jempol juga karena mereka mau menyampaikan keluh kesahnya. Kita tentu sejalan dengan yang dihimbaukan bapak presiden melalui bapak Kapolri tersebut," tutupnya. (jmn)