PEKANBARU, Suluhriau- Pemprov Riau mengajukan anggaran Rp 37 miliar untuk membeli mobil dinas pejabat. Rencana pembelian ini diprotes Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

"Dalam APBD Perubahan 2016, Pemprov Riau telah mengajukan anggaran Rp 37 miliar untuk membeli mobil dinas para pejabatnya," kata Koordinator FITRA, Usman, dilansir detikcom, Rabu (12/10/2016).

Usman menjelaskan, rencana pembelian mobil dinas itu memang tidak melabrak aturan yang ada. Namun bila melihat kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, sikap Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, telah mencederai hati rakyat.

"Sebaiknya anggaran pembelian mobil dinas itu dialihkan ke hal yang lebih penting lagi. Misalnya saja untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Bayangkan saja untuk pencegahan Karhutla, Pemprov Riau menyediakan dana anggaran sangat minim hanya Rp 1,8 miliar," kata Usman.

Usman merasa aneh, Pemprov Riau berani menggelontorkan dana sampai Rp 37 miliar.

"Apa urgensinya membeli mobil dinas. Satu sisi, kita ketahui banyak mobil dinas Pemprov Riau yang belum bisa ditarik dari mantan pejabatnya. Malah ada pejabatnya yang memiliki lebih dari satu mobil dinas. Ini belum lagi banyaknya mobil dinas yang tidak masuk dalam aset pemerintah," kata Usman.

Secara terpisah, anggota DPRD Riau Komisi A, Edy Muhamad Yatim saat dikonfirmasi detikcom membenarkan adanya penganggaran untuk mobil dinas tersebut.

"Iya memang ada, tapi nilainya saya lupa. Tapi hasil rapat kemarin komisi kita menolak atas anggaran tersebut," kata Edi Yatim.

Menurutnya, penolakan anggaran pembelian mobil dinas tersebut di APBD Perubahan ini karena mepetnya waktu. Diperkirakan, untuk pengadaan lelang mobil dengan batas waktu yang sempit kemungkinan tidak bisa dilaksanakan.

"Kita membatalkan di APBD Perubahan ini, namun kita sarannya agar rencana pembelian mobil dinas itu masuk dalam APBD murni tahun 2017 mendatang," kata Edy Yatim.

Menanggapi rencana mobil dinas masuk dalam anggaran APBD tahun 2017, menurut FITRA, pihaknya akan tetap berjuang untuk menggagalkan proyek mobil tersebut.

"Kalau memang DPRD Riau sudah sepakat masuk anggaran APBD 2017 mendatang, kita akan tetap berjuang untuk menggagalkannya. Bila perlu kita akan mengajukan judicial review terhadap APBD tersebut," kata Usman. (dtc)