PEKANBARU, Suluhriau- Berdasarakan hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, sejumlah 123 dari 225 proyek strategis  nasional bermasalah.

Mulai dari perencanaan, perizinan sampai pada masalah anggaran. Ini dari hasil pengawasan pada semester pertama tahun 2016.

Menurut Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Industri dan Distribusi pada Deputi Bidang pengawasan Intansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP RI, Roely Kadir, pemerintah sudah mengeluarkan perpres mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. "Ada 225 yang tersebar di 353 lokasi seluruh Indonesia," katanya.

Sesuai perpres nomor 3 tahun 2015 dan inpres nomor 1 tahun 2016 pihaknya melakukan
pengawasan pada 11 aspek dari perencaaan sampai pemanfaatanya, termasuk laporan kerugian negara atau penyimpangan yang terjadi.

"Berdasarkan pengawasan itu sebanyak 123 proyek terdapat permasalahan, namun permasalahan tersebut akan dilaporkan ke Menko Perekonomian dan Menko Memaritiman. BPKP tidak berkapasitas mengumumkan ke publik," ujarnya. (slt,rri)